Krisis Air di Gili Meno Diungkit di Ajang Debat Pilkada Lombok Utara
LOMBOK UTARA, KOMPAS.com - Calon Bupati Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat nomor urut 03 Lalu Muchsin Effendi menyinggung soal krisis air bersih yang terjadi di Gili Meno dalam debat kandidat Pilkada Lombok Utara, Rabu (30/10/2024) malam.
Menurut Muchsin, tiga Gili (Terawangan, Meno, Air) tersebut merupakan penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar bagi Lombok Utara.
Ia juga mengungkapkan tiga Gili tersebut telah banyak membuka peluang kerja bagi masyarakat Lombok Utara.
"Selama ini, Pemerintah belum menunjukkan pehatian yang serius terhadap penanganan lingkungan dan ketersediaan air," ungkap Muchsin.
Ia juga mengungkapkan terkait lama tinggal. Turis-turis yang datang ke tiga Gili lebih cepat kembali ke negaranya masing-masing karena kelangkaan air tersebut.
Sehingga, menurut Muchsin, akibat dari masalah tersebut berdampak pada banyaknya pekerja di PHK (Putus Hubungan Kerja).
"Pertanyaan kami bagaimana bapak calon bupati menyelesaikan ke depan terkait dengan kelangkaan air, bagaimana itu," tanya Muchsin ke Najmul.
Najmul Akhyar merupakan calon bupati Lombok Utara nomor urut 1. Sebelumya, Ia merupakan Bupati Lombok Utara periode 2014-2019.
Menanggapi itu, Najmul mengungkap persoalan krisis kelangkaan air dimulai ketika PT. BAL sebagai pengelola air di Gili bermasalah dengan APH, sehingga pengelolaannya diberhentikan.
"Di Gili Meno ini, persoalannya adalah pengelola air di sana yaitu PT. BAL, itu bermasalah dengan APH sehingga kemudian produksinya di stop," kata Najmul
"Tadi disampaikan ada persoalan air dan lingkungan. Kita harus mencari prioritas, walaupun keduanya-duanya penting."
Menurut Najmul, Pemerintah memilki tugas melalui PDAM untuk menyalurkan air ke Gili Meno.
Lebih lanjut, Najmul menginginkan pemanfaatan sumber daya alam dari laut."Sumber daya alam laut kita yang sangat luar biasa, inilah yang harus kita kelola menjadi air tawar," kata dia.
Dalam hal ini, Muchsin kembali menanggapi pernyataan Najmul. Ia menilai terdapat masalah dalam kebijakan yang diambil Pemerintah.
"Saya melihat ada problem dalam kebijakan. Mestinya kebijakan-kebijakan ini dipikirkan matang-matang supaya tidak merugikan rakyat pada saat yang sama."
Pandangan Muchsin, masalah yang terjadi di tiga Gili tersebut merupakan sebuah produk kebijakan yang tidak memihak kepada masyarakat.
"Dalam pandangan saya, apa yang terjadi di Gili Meno dan Gili Terawangan adalah sebuah prodak kebijakan yang tidak pro dengan masyarakat sehingga sangat berdampak," tegas Muchsin.
