KSPSI Ungkap Demo Besar Buruh di Jakarta Batal usai Kapolri Buka Ruang Dialog
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengungkap sebelumnya buruh akan menggelar aksi besar-besaran di Jakarta pada 24 dan 25 Desember 2025. Namun demo tersebut batal setelah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membuka ruang dialog.
Ketua KSPSI sekaligus Penasihat Kapolri, Andi Gani Nena Wea, mengapresiasi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang memberikan ruang untuk berdialog dengan para buruh. Andi mengatakan, dengan dialog itu, rencana aksi buruh Jawa Barat pun batal dilaksanakan.
"Baru-baru ini juga rencana aksi 50 ribu buruh Jawa Barat masuk Jakarta seperti dikatakan minggu-minggu lalu batal akhirnya karena peran Pak Kapolri yang sangat luar biasa, membuka ruang demokrasi," kata Andi dalam acara Rilis Akhir Tahun (RAT) 2024 Polri di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (31/12/2024).
Penasihat Kapolri itu mengatakan Jenderal Sigit bersama Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman telah membuka ruang dialog buruh dengan Gubernur Jawa Barat.
"Akhirnya rencana aksi mengepung Jakarta yang 24-25 mau masuk Jakarta dibatalkan, dan akhirnya Keputusan Gubernur itu dapat dikeluarkan, diterima aman dan damai," ujarnya.
"Karena itu, kami dari gerakan buruh selalu menjuluki Pak Kapolri troubleshot, pemecah masalah. Beliau selalu ada dan tidak lari dari masalah, mau bertemu, mau berdialog dan itu yang diinginkan oleh gerakan buruh atau gerakan sosial lainnya," sambung dia.
Diketahui, tuntutan buruh membuat perubahan Keputusan Gubernur (Kepgub) terkait Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) Tahun 2025. Jika sebelumnya hanya mencakup Kabupaten Subang dan Kota Depok, kini mencakup 17 kabupaten/kota di Jawa Barat (Jabar).
Perubahan Kepgub tersebut menyederhanakan pengelompokan jenis industri menjadi delapan sektor besar, yaitu industri otomotif, komponen otomotif, elektronik, komponen elektronik, logam dan baja, pertambangan, kimia dan farmasi, serta padat karya perusahaan multinasional.
Untuk sektor-sektor itu, kenaikan UMSK berkisar 6,7-7%, atau sekitar 0,2-0,5% dari Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2025.
Lebih lanjut, Andi Gani lalu menyinggung terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan gugatan buruh. Andi mengatakan hal itu juga terdapat peran dari Kapolri.
"Kita masih ingat satu dua bulan lalu ketika banyak media bingung, ketika ribuan buruh di Patung Kuda mengucapkan terima kasih kepada Pak Kapolri ketika putusan MK memenangkan buruh. Apa hubungannya dengan Kapolri? Karena gerakan buruh Indonesia memandang Bapak Kapolri beserta jajaran membuka ruang demokrasi yang sangat luar biasa," ungkapnya.
Kemudian, Andi juga mengapresiasi dibentuknya desk tenaga kerja di Polda-Polda. Andi berharap dengan desk tenaga kerja itu, dapat membantu buruh menyelesaikan terkait ketenagakerjaan.
"Tentu ini sangat membantu gerakan buruh meminimalisir, meminimalkan aksi di jalanan. Karena persoalannya selesai sudah, tidak ada masalah ke depannya, nanti desk tenaga kerja yang akan mengurus tindak pidana ketenagakerjaan," tuturnya.
