Lawan Tuduhan Risma-Gus Hans, KPU Jatim: Tak Ada Korelasi Bansos dengan Kemenangan Khofifah-Emil Dardak
JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur membantah dalil pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur nomor urut 3, Tri Rismaharini-Gus Hans, yang menyebut adanya korelasi pembagian bantuan sosial (bansos) dengan peningkatan suara paslon nomor urut 2, Khofifah-Emil Dardak.
Kuasa hukum KPU Jawa Timur, Josua Victor, mengatakan bahwa pembagian bantuan sosial tersebut tidak terkait karena Khofifah-Emil Dardak sudah tidak menjabat sebagai Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Timur sejak 13 Februari 2024.
"Bahwa sejak 13 Februari 2024, masa jabatan gubernur dan wagub Jatim atas nama Khofifah dan Emil Dardak paslon nomor urut 2 telah berakhir dan diganti oleh Pj Gubernur Adhy Karyono," ujar Victor dalam sidang eksepsi perkara Pilgub Jatim di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (17/1/2025).
KPU Jatim juga menilai tuduhan politisasi bansos dari kubu Risma-Gus Hans tidak beralasan menurut hukum lantaran kewenangan penyaluran bansos bukan merupakan kewenangan dari pemerintah provinsi.
Penyaluran bansos, termasuk pendataan dan waktu penyaluran, lebih banyak dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota.
Selain itu, KPU Jatim juga menilai bahwa Risma-Gus Hans hanya menuduh tanpa merincikan korelasi kenaikan suara Khofifah-Emil Dardak dengan pembagian bansos pada 13 November 2024.
"Bahwa pemohon tidak menjelaskan secara perinci bagaimana korelasi pembagian bansos PKH dengan berkurang atau bertambahnya suara paslon dalam pemilihan gubernur 2024," imbuh Victor.
Terakhir, KPU tidak mendapatkan pemberitahuan pelanggaran apa pun dari lembaga yang berwenang untuk ditindaklanjuti.
Sebab itu, KPU Jatim meminta agar MK mengabulkan eksepsi mereka dan menolak permohonan Risma-Gus Hans untuk seluruhnya.
Sebelumnya, Risma-Gus Hans menyoroti pembagian bantuan sosial (bansos) di Jawa Timur yang dinilai mempengaruhi suara pemilih.
Dalam sidang sengketa Pilkada Jawa Timur, kuasa hukum Risma-Gus Hans, Tri Wiyono Susilo, menampilkan peta sebaran bantuan sosial yang berkorelasi dengan perolehan suara paslon nomor urut 2, Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak, selaku calon petahana.
"Ini penyebaran bansos yang mulia, penjelasannya ini kan peta ini. Yang merah pekat ini, inilah penyebaran bansos yang tertinggi yang mulia, sampai yang muda itu berkurang penyebaran bansosnya di Jawa Timur," ucap Wiyono dalam sidang pemeriksaan pendahuluan di MK, Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2025).
Setelah dianalisis, program bansos yang dijalankan Khofifah sebagai gubernur Jawa Timur disebut punya dampak yang nyata terhadap perolehan suara pasangan petahana.
Pihak Risma-Gus Hans berencana menghadirkan ahli untuk menerangkan korelasi antara pembagian bansos dan peningkatan suara Khofifah-Emil Dardak.
"Dan untuk menghitung bagaimana korelasi antara pemberian bansos dan tingkat pemilih dari 02 ini, ada rumusnya. Ini rumusnya, tapi nanti kita hadirkan ahli bagaimana proses temuan hubungan dari pemberian bansos dan pemilih perolehan 02," imbuhnya.
