Lawatan Luar Negeri Prabowo Diklaim Hasilkan Kerja Sama Senilai 21,36 Miliar Dollar AS
JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) mencatat, lawatan luar negeri Presiden Prabowo Subianto ke enam negara selama 8-24 November 2024 menghasilkan kerja sama antarpemerintah dan antarbisnis.
Juru Bicara Kemenlu Roy Soemirat merinci, ada 24 kerja sama antarpemerintah, dan 27 kerja sama antarpelaku bisnis senilai 21,36 miliar dollar AS.
"Paling tidak tercatat ada sekitar 24 kerja sama yang bersifat government to government dan juga sekitar 27 kerja sama atau komitmen di antara para pelaku bisnis atau private sector. Yang khusus private sector ini mencapai nilai 21,36 miliar dollar AS," kata Roy dalam konferensi pers di Kemenlu, Jakarta Pusat, Kamis (5/12/2024).
Roy mengungkapkan, kesepakatan bisnis tersebut mencakup berbagai aspek, antara lain transisi energi, ketahanan pangan, hilirisasi industri, dan lain-lain.
Diketahui, kunjungan Prabowo selama lebih dari dua pekan ke enam negara ini menjadi kunjungan perdananya sebagai Presiden. Enam negara tersebut yakni China, Amerika Serikat (AS), Peru, Brasil, Inggris, dan Uni Emirat Arab (UEA).
"Banyak hal yang sudah kita highlight, yang pasti hasil dari keseluruhan rangkaian tersebut, antara lain dapat kita lihat dari kerja sama ekonomi," ucap Roy.
Sementara itu, dalam forum multilateral, ada tiga outcome document yang disepakati dalam KTT APEC di Peru, dan satu outcome document pada KTT G20 di Brasil, yang keduanya dihadiri Presiden Prabowo.
Intinya, kata Roy, kunjungan Prabowo ke sejumlah negara tersebut mencerminkan adanya harapan besar pada Indonesia dari masyarakat internasional dari berbagai negara di dunia.
Sejumlah negara menyampaikan minatnya untuk bekerja sama dengan Indonesia.
Kehadiran Indonesia pada berbagai forum tersebut juga menunjukkan Indonesia ingin terus relevan dan berperan aktif untuk memberikan kontribusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh negara tetangga dan komunitas internasional.
Pada kesempatan tersebut pula, Prabowo sering mengangkat hal-hal yang menjadi prioritas kerja dari Pemerintah Indonesia di bawah pemerintahannya.
"Mendapat dukungan luas dari negara-negara tersebut untuk turut membantu, turut aktif bahwa untuk dapat in line in themselves, untuk membantu program prioritas nasional sesuai dengan program yang mereka miliki," tandasnya.
