Legislator Minta Pj Tak Rotasi Kadis Tanpa Persetujuan Kepala Daerah Terpilih
Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf mengaku mendengar keluhan para kepala daerah terpilih soal Pj kepala daerah masih melakukan rotasi besar-besaran di dinas-dinas. Dede meminta para Pj kepala daerah tak merotasi kepala dinas tanpa persetujuan kepala daerah terpilih.
"Ini ada beberapa pengaduan kepada Komisi II, kepada saya, beberapa kepala daerah yang mau menang ini merespons, ‘kok masih terjadi rotasi-rotasi oleh Pj’. Jadi di beberapa daerah tertentu, ada rotasi besar-besaran untuk dinas-dinas dan sebagainya. Sehingga para kepala daerah yang menang ini merasa, ‘waduh itu kan kewenangan kita’," kata Dede kepada wartawan, Selasa (14/1/2025).
Dede menilai langkah rotasi di pemerintahan daerah semestinya tidak dilakukan Pj kepala daerah yang masa jabatannya akan berakhir tak lama lagi. Dia pun heran adanya langkah rotasi tersebut.
"Mestinya nunggu nanti. Artinya Pj ini kan sebenarnya tinggal 1 bulan lagi tapi kok melakukan rotasi," ujar dia.
Legislator Demokrat itu mengaku mendapat aduan dari kepala daerah terpilih di wilayah Aceh, Kalimantan, hingga Sulawesi. Dia lantas meminta para Pj kepala daerah tidak melakukan rotasi di lingkungan pemda dengan muatan kepentingan tertentu.
"Banyak ada beberapa. Ada di Aceh, ada beberapa di Kalimantan. Ada di Sulawesi. Nah itu ada beberapa yang muncul. Ada provinsi dan kab/kota," katanya.
"Artinya apa, mestinya Pj tidak melakukan rotasi untuk kepentingan-kepentingan tertentu, apakah baik kepentingan dirinya atau kepentingan yang lain," lanjut dia.
Dede pun mengungkit Mendagri Tito Karnavian telah menginstruksikan kepada para Pj kepala daerah agar tidak melakukan rotasi tanpa persetujuan kepala daerah terpilih. Dia menduga banyak Pj kepala daerah yang belum mengetahui instruksi tersebut.
"Nah saya mencoba mencari informasi, ternyata memang sudah ada arahan dari Mendagri bahwa Pj tidak boleh melakukan rotasi pejabat-pejabat daerah tanpa persetujuan kepala daerah yang menang. Nah kalau gitu saya sebagai Komisi II DPR mengapresiasi Mendagri yang sudah memberikan arahan Pj untuk tidak melakukan rotasi tanpa persetujuan kepala daerah pemenang pilkada. Nah ini banyak yang belum tahu," katanya.
Simak juga video Jokowi Wanti-wanti Pj Kepala Daerah Begitu Miring Saya Ganti
[Gambas Video 20detik]
