Lewat WJOS 2024, Pemprov Jabar Atasi Masalah Daerah dengan Kolaborasi Global
Pemerintah provinsi Jawa Barat mengadakan seminar publik. Seminar ini bertujuan untuk memperkenalkan konsep West Java Outward-Looking Strategy (WJOS) sekaligus menjadi wadah diskusi mengenai kolaborasi internasional guna mencapai Indonesia Emas dan JABAR EMAS 2045.
WJOS merupakan konsep yang disusun sebagai kerangka strategis untuk menjembatani kebutuhan dan tantangan di level domestik dengan berbagai peluang global. Selain itu, konsep ini dapat memperkuat posisi Jawa Barat sebagai kunci dalam diplomasi sub nasional di Indonesia.
Ada lima pilar strategi utama di konsep ini. Pilar 1 Penguatan Kapasitas SDM Jawa Barat dalam Beradaptasi dengan Tantangan Global, Pilar 2 Penguatan Kapasitas Institusional dan Tata Kelola untuk Memfasilitasi Hubungan Global.
Ada juga Pilar 3 Diversifikasi Ekonomi yang Berorientasi Nilai Tambah (Value Added) dalam Peningkatan Aksesibilitas Pasar Global, Pilar 4 Pengembangan Teknologi dan Inovasi untuk Mendorong Pertumbuhan Berbasis Pengetahuan, dan Pilar 5 Kerjasama Internasional dalam Pembangunan Berkelanjutan untuk Mendukung Pertumbuhan yang Inklusif.
Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Faiz Rahman menyampaikan pemerintah Pemprov Jabar mengadakan seminar publik untuk menjawab lima masalah dan tantangan pembangunan daerah, seperti kesenjangan infrastruktur, keterbatasan teknologi dan keahlian, kesenjangan pendanaan untuk proyek hijau, birokrasi yang kompleks, dan keterbatasan akses pasar global.
"Kami mengadakan forum ini untuk meningkatkan ikhtiar kerjasama antar pemerintah pusat, daerah, atau non pemerintah. Dalam konteks pemerintah kami melaporkan kerjasama provinsi jabar dengan pemerintah luar negeri dari tahun 2018-2024 ada 11 penjajakan kerjasama luar negeri dan ada 19 kerjasama daerah dengan lembaga luar negeri," tutur Faiz dalam keterangannya, Selasa (24/12/2024).
Diplomasi Subnasional untuk Tantangan Global
Konsep West Java Outward-looking Strategy ini merupakan sebuah konsep yang dipakai untuk menghadapi tren, peluang, dan tantangan global. Associate Professor in International Relation Universitas Padjadjaran Teuku Rezasyah mengatakan bahwa model pembangunan yang digunakan oleh Jawa Barat merupakan pembangunan dengan sistem visioner.
Ia menuturkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah memiliki banyak modal kerjasama dengan global yang telah berjalan dari tahun 2013 hingga 2018. Namun, hal penting yang perlu diperhatikan adalah apakah modal tersebut dapat diandalkan untuk mengatasi permasalah daerah.
Ada beberapa hal yang harus diperbaiki oleh Pemprov Jawa Barat jika ingin melakukan kolaborasi Internasional. Hal tersebut meliputi, kesiapan tata kelola, kolaborasi dan keterlibatan, Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Informasi, Kesiapan sistem dalam pelaksanaan kerjasama luar negeri.
Teuku berpendapat, dengan data-data peniliaian ini, Pemprov Jabar bisa langsung lepas landas dalam pelaksanaan kerja sama dengan mitra luar negeri.
"Jadi kita kedepannya akan berdiri bersama dengan potensi mitra baru. Kerjasama dengan Songkla merupakan dampak kerjasama di Asian Community. Jadi proyeksi kemitraan berdasarkan prioritas negara dan pemerintah daerah, serta luar negeri dari 2024-2029 adalah dengan sistem profit," tuturnya
Lebih lanjut Teuku menjelaskan kerja sama dengan sistem profit merupakan upaya untuk mencapai transformasi pada waktunya. Ia menegaskan dengan peta jalan yang telah dibuat di West Java Outward-Looking Strategy, para pemangku kepentingan akan siap mendukung dan menjalankan strategi dengan sungguh-sungguh.
Kebijakan Otonomi Daerah dan Kerja Sama Internasional
Di sisi lain, Anggota Komisi IV DPR RI Dapil Jawa Barat VIII Prof. Dr. Ir. H. Rokhmin Dahuri menyampaikan bahwa untuk menjalankan kolaborasi global, Pemprov Jawa Barat harus mengikuti Daliah Ekonomi dengan empat syarat.
"Pertumbuhan ekonomi harus lebih besar dari 7% dan berkualitas. Syarat yang kedua adalah investasi dan ekspor harus lebih besar dari konsumsi dan impor. Kalau kita ingin maju, ya ekspor dan investasinya harus lebih besar dari konsumsi dan impor," tutur Rokhim.
Ia mengatakan untuk membangun daerah pemerintah harus menggunakan pendekatan sistem untuk mencapai JABAR EMAS 2045. Menurutnya, hal pertama yang harus dilakukan adalah mengetahui prioritas dan tujuan pembangunan, serta input yang diinginkan.
"Input itu ada empat. Yang pertama kita harus tetapkan existing condition, kedua potensi yang kita miliki, ketiga masalah, dan keempat adalah dinamika global," lanjutnya.
Selain itu, pembangunan POLHUKAM yang berkeadilan juga harus dilakukan untuk mengatasi masalah yang ada di Jawa Barat saat ini. Dalam hal ini, pembangunan SDM Unggul juga perlu diperhatikan, pembangunan ekonomi dan lingkungan juga perlu ditingkatkan.
Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi adalah dengan membuat produk yang berdaya saing dengan kualitas unggul dan harga yang relatif murah.
Lebih lanjut, Rokhim mengatakan ada beberapa hal yang bisa dilakukan adalah penguatan dan pendalaman pasar ekspor yang sudah ada. Kedua perluasan pasar ekspor baru, lalu pengendalian investment.
Kolaborasi Pemerintah untuk Diplomasi Subnasional yang Efektif
Kepala Biro Kerjasama Teknologi Luar Negeri, Sekretariat Negara Noviyanti, S.IP., M.A.I.D menuturkan bahwa skema kerjasama teknik luar negeri ini merupakan turunan dari kerjasama pembangunan internasional. Dalam konteks kerjasama teknik, hal yang paling mendasar adalah hibah yang diterima Indonesia dalam posisi resipien ataupun hibah yang diberikan Indonesia sebagai suatu donor.
"Sejak tahun 67, sejak ada PPKTLN, Panitia Koordinasi Kerjasama Teknik Luar Negeri yang dulunya di bawah SETKAB ini memang bisa kita kenali ada berbagai entitas mitra kerjasama. Yang pertama ada mitra kerjasama bilateral, di mana untuk perwakilan negara asing tentunya di bawah koordinasi rekan-rekan Kemenlu," jelasnya.
Contoh kerjasama yang bisa dilakukan adalah kerja sama dengan UN Family dan Organisasi Internasional non Pemerintah yang bisa menjadi potensi untuk eksplorasi WJOS. Kemudian ada Lembaga Keuangan Internasional.
Novianti menegaskan mengenali internal pemerintahan sebelum melakukan kolaborasi internasional merupakan hal yang sangat penting. Setelah itu, pemerintah baru bisa melihat potensi apa saja yang bisa dimanfaatkan.
"Sinergitas program global dan nasional dengan program lokal ini perlu kita jaga. Yang paling lenting adalah review untuk penguatan mekanisme monitoring evaluation and learning secara berkelanjutan. Jadi kita bisa di titik mana kita berada saat ini, kita bisa melihat lagi kita akan melangkah kemana, dan itu sebaiknya kita lakukan secara terintegrasi dari level global, nasional, maupun lokal," tutup Noviyanti.
Sebagai informasi, forum yang bertajuk ‘West Java Outward-looking Strategy Peta Jalan Kerja Sama Luar Negeri Provinsi Jawa Barat’ pada hari ini digelar di Grand Kemang Jakarta.
Lihat juga video West Java Outward-Looking Strategy (WJOS) Peta Jalan Kemitraan Luar Negeri Provinsi Jawa Barat
[Gambas Video 20detik]
