Mahfud Dorong Prabowo untuk Perketat Kunker Pejabat ke Luar Negeri
JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk memperketat kunjungan kerja (kunker) pejabat publik ke luar negeri.
Mahfud menyebutkan, Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri memang sudah mengatur hal tersebut, tetapi perlu peraturan yang lebih ketat.
"Pemerintah perlu mengatur kembali hak melakukan kunker ini secara ketat. Saya tahu Kemenkeu dan Kemdagri sudah berusaha untuk mengatur ini," tulis Mahfud dalam akun Instagram pribadinya @mohmahfudmd, dikutip Senin (4/11/2024).
"Tapi jika sudah dibahas di lembaga politik tertentu ada saja alasan untuk mencari pembenaran. Presiden/Pimpinan Koalisi Merah Putih, terutama Partai Gerindra, harus memelopori pengaturan kembali tentang ini," ujar dia.
Kompas.com telah mendapatkan izin untuk mengutip pernyataan Mahfud tersebut.
Mahfud berpandangan, agenda kunjungan kerja ke luar negeri perlu dibatasi karena seringkali agenda kunjungan tersebut tidak urgen.
Bahkan, ia mengungkapkan bahwa setiap instansi punya jatah untuk melakukan studi banding ke luar negeri meski tidak ada urgensinya.
"Hak kunker ke luar negeri dan antar daerah bagi Pemda/DPRD diberikan dengan aturan resmi. Bahkan, waktu saya di DPR, selain Komisi-komisi, Pansus sebuah RUU pun ada jatah studi banding ke luar negeri meski urgensinya tidak ada," kata Mahfud.
Di samping itu, ia juga menyebutkan, kunjungan kerja para pejabat kerap dikeluhkan oleh pegawai Kedutaan Besar Repubik Indonesia (KBRI) yang harus melayani para pejabat secara protokoler.
"Dulu, kalau saya tugas ke luar negeri banyak pegawai kedubes RI yang mengeluh karena hampir setiap saat secara bersambung selalu ada rombongan dari Kementerian, DPR/DPRD, lembaga negara, Pusat dan Daerah kunker ke luar negeri," kata Mahfud.
"Belum pulang yang satu, datang lain. Mereka harus dilayani secara protokoler," ujar Mahfud melanjutkan.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta para menterinya di Kabinet Merah Putih tidak banyak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk bepergian ke luar negeri maupun studi banding.
Hal ini dikatakan Prabowo saat menyampaikan sambutan dalam acara deklarasi Gerakan Solidaris Nasional (GSN) di Indonesia Arena, Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Sabtu (2/11/2024).
"Karena kebetulan banyak menteri yang hadir, saya juga mohon, jangan terlalu banyak anggotamu jalan-jalan ke luar negeri. Kalau mau jalan ke luar ngeri, pakai uang sendiri, boleh," kata Prabowo.
Ia meminta para menteri mengurangi seminar atau bahkan studi banding ke luar negeri karena mereka semestinya sudah mengetahui permasalahan tanpa perlu studi banding yang hanya menghabiskan anggaran.
"Jadi kurangi yang seminar-seminar, yang apalagi itu kunjungan kerja, studi banding. Mau studi apa gitu lho? Kalian sudah tahu masalahnya apa, jangan terlalu banyak studi-studi," kata Prabowo.
