Mahfud Ungkap Kunker Pejabat ke Luar Negeri Melelahkan bagi KBRI
JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan, kunjungan kerja pejabat ke luar negeri kerap dikeluhkan oleh pegawai Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di sejumlah negara.
Mahfud menyebutkan, kunjungan kerja ke luar negeri itu melelahkan bagi para pegawai KBRI karena mereka harus melayani para pejabat dari Indonesia selama berkunjung di negara lain.
"Dulu, kalau saya tugas ke luar negeri banyak pegawai kedubes RI yang mengeluh karena hampir setiap saat secara bersambung selalu ada rombongan dari Kementerian, DPR/DPRD, lembaga negara, Pusat dan Daerah kunker ke luar negeri," kata Mahfud dikutip dari akun Instagram pribadinya @mohmahfudmd, Minggu (3/11/2024).
"Belum pulang yang satu, datang lain. Mereka harus dilayani secara protokoler," ujar Mahfud melanjutkan.
Kompas.com telah mendapatkan izin untuk mengutip pernyataan Mahfud tersebut.
Mahfud menyebutkan, hal itu menjadi masalah karena hak untuk melakukan kunjungan kerja ke luar negeri diatur melalui aturan resmi, meski kunjungan itu tidak urgen.
Bahkan, ia mengungkapkan bahwa setiap instansi punya jatah untuk melakukan studi banding ke luar negeri meski tidak ada urgensinya.
"Hak kunker ke luar negeri dan antar daerah bagi Pemda/DPRD diberikan dengan aturan resmi. Bahkan, waktu saya di DPR, selain Komisi-komisi, Pansus sebuah RUU pun ada jatah studi banding ke luar negeri meski urgensinya tidak ada," kata Mahfud.
Oleh karena itu, Mahfud mendukung pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta para pejabat untuk tidak sering melakukan kunjungan kerja ke luar negeri.
Menurut Mahfud, pemerintah perlu mengatur kembali hak melakukan kunjungan kerja ini secara ketat, meski Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri sudah mengatur hal tersebut.
"Tapi jika sudah dibahas di lembaga politik tertentu ada saja alasan untuk mencari pembenaran. Presiden/Pimpinan Koalisi Merah Putih, terutama Partai Gerindra, harus memelopori pengaturan kembali tentang ini," kata Mahfud.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta para menterinya di Kabinet Merah Putih tidak banyak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk bepergian ke luar negeri maupun studi banding.
Hal ini dikatakan Prabowo saat menyampaikan sambutan dalam acara deklarasi Gerakan Solidaris Nasional (GSN) di Indonesia Arena, Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Sabtu (2/11/2024).
"Karena kebetulan banyak menteri yang hadir, saya juga mohon, jangan terlalu banyak anggotamu jalan-jalan ke luar negeri. Kalau mau jalan ke luar ngeri, pakai uang sendiri, boleh," kata Prabowo.
Ia menuturkan, jajarannya harus mengurangi seminar atau bahkan studi banding ke luar negeri karena para mereka sebenarnya sudah mengetahui permasalahan tanpa perlu studi banding yang hanya menghabiskan anggaran.
"Jadi kurangi yang seminar-seminar, yang apalagi itu kunjungan kerja, studi banding. Mau studi apa gitu lho? Kalian sudah tahu masalahnya apa, jangan terlalu banyak studi-studi," ujar Prabowo.
