Makan Bergizi Gratis Belum Dilaksanakan di Papua, Pj Gubernur: Harga Beda dengan Harga di Jawa
JAYAPURA, KOMPAS.com - Program makan bergizi gratis yang dicanangkan secara nasional pada Senin (6/1/2025) belum dapat dilaksanakan di Provinsi Papua.
Hal ini disebabkan oleh persiapan anggaran dan sarana prasarana yang belum memadai untuk mendukung program yang merupakan bagian dari visi dan misi Presiden Prabowo Subianto.
Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong, mengungkapkan bahwa pelaksanaan program ini harus disesuaikan dengan anggaran yang disiapkan oleh Badan Gizi Nasional untuk Provinsi Papua.
Selain itu, program tersebut juga perlu mempertimbangkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, terutama di tingkat kabupaten/kota.
"Makan bergizi gratis ini harus disesuaikan dan disepakati harga yang ada, sebab harga di Papua berbeda dengan harga di Jawa," ungkap Ramses kepada wartawan pada Senin (6/1/2024).
Ramses menambahkan bahwa perlu dilakukan simulasi untuk program makan bergizi gratis di seluruh kabupaten/kota di Papua.
Simulasi ini bertujuan untuk menentukan besaran anggaran yang diperlukan untuk program tersebut di setiap daerah.
"Perlu dilakukan simulasi untuk dapur umum di setiap daerah, sehingga besaran anggarannya bisa ditentukan untuk program makan bergizi gratis di Papua," katanya.
Sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) makan bergizi gratis, Ramses menjelaskan bahwa satuan penyiapan pangan bergizi harus berada dalam radius enam kilometer.
"Dari radius enam kilometer ini, titik-titik makan bergizi dimana saja? Inilah yang perlu dilakukan simulasi, sehingga program makan bergizi di Papua bisa dilaksanakan di setiap kabupaten/kota," ujarnya.
Dengan adanya kendala ini, diharapkan pihak terkait dapat segera melakukan persiapan yang diperlukan agar program makan bergizi gratis dapat dilaksanakan demi kesejahteraan masyarakat Papua.
