MAKI: KPK Jangan hanya Jadi Tukang Stempel Saat Dampingi Jalannya Haji 2025
KPK diminta mendampingi Kementerian Agama (Kemenag) dan Badan Penyelenggara Haji (BPH) selama penyelenggaraan haji 2025. Koordinator Masyarakat Anti-korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengingatkan agar KPK tak sekadar menjadi ’tukang stempel’ ketika mendampingi keduanya.
"Saya kira perlu dipenuhi permintaan tersebut karena memang penyelenggaraan haji selama ini banyak bermasalah dan pernah ada korupsi. Tapi KPK jangan juga menuruti itu hanya jadi stempel, tidak melakukan apa-apa terus menganggap pelaksanaannya sudah baik-baik saja atau sekadar dipakai untuk ’topi penutup’ gitu lho," kata Boyamin kepada wartawan, Selasa (7/1/2025).
Boyamin menyadari penyelenggaraan haji kerap bermasalah sehingga pendampingan dari KPK perlu dilakukan. Kendati begitu, ia meminta supaya KPK memiliki tata kelola yang baik sehingga mencegah kebocoran anggaran selama penyelenggaraan haji.
"Saya kira KPK ketika mendampingi Kemenag dan BPH harus membuat tata kelola lebih baik yang mencegah bocor, bahkan levelnya harus mencegah tiris dan rembes, di mana uang dikelola sebaik-baiknya," ucapnya.
Boyamin memandang, hal yang paling krusial ialah dugaan korupsi di penginapan hingga katering makanan jemaah haji. Mengingat, kata dia, banyak broker-broker yang bermain terhadap penyediaan penginapan maupun katering di Arab Saudi.
"Ini yang saya kira langkah pertama tata kelola yang baik itu dalam hal penginapan dan katering makan. Itu bisa lebih efisien kalau sepanjang KPK berniat bukan hanya sebagai pendamping tapi sebagai orang intervensi untuk tata kelola yang baik," jelasnya.
"Jadi KPK boleh masuk dengan catatan harus intervensi tata kelola yang baik sehingga efisien dan kebocoran-kebocoran bisa ditambal, bisa diecegah. Kalau enggak, pendamping hanya jadi tukang stempel, lebih baik nggak usah karena kalau terjadi dugaan korupsi malah bisa kadi terseret seret petugas yang ditempelkan kepada Kemenag maupun BPH ini," tambahnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta KPK melakukan pendampingan terhadap Kemenag dan BPH pada penyelenggaraan haji 2025. Dasco menyebut hal ini dilakukan demi menjaga penyelenggaraan haji sesuai dengan koridor.
"Presiden sudah meminta khusus kepada KPK untuk melakukan pendampingan kepada Kementerian Agama dan BPH agar penyelenggaraan haji tahun ini berjalan dengan baik dan sudah dimonitor dengan baik," kata Dasco dalam rapat konsultasi dengan Komisi VIII DPR di gedung Nusantara II kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (7/1).
Ketua Timwas Haji 2025 ini mengatakan Presiden Prabowo mengapresiasi panja haji dan pemerintah yang dapat menurunkan biaya haji 2025. Padahal, kata dia, kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sedang tinggi-tingginya.
Dasco mengatakan seluruh pihak harus mewaspadai temuan Pansus Haji pada DPR periode sebelumnya. Dasco menekankan jangan sampai hak-hak jemaah haji dikurangi.
"Kita harus mewaspadai tadi temuan-temuan pansus yang lalu bahwa kemudian ada slot-slot yang kemudian termanipulasi agar yang berhak berangkat itu kemudian bisa berangkat tanpa kemudian hak-haknya dikurangi," imbuhnya.
Simak Video ‘DPR Harap Prabowo Lobi Arab Saudi Tambah Kuota Haji 10 Ribu Jemaah’
[Gambas Video 20detik]
