MAKI Sebut Ampuni Koruptor Asal Balikin Curian Terkesan Tak Adil
Presiden Prabowo Subianto membuka peluang memaafkan koruptor asalkan uang kerugian negara dikembalikan. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengatakan ada kendala hukum jika hal itu diterapkan.
"Rencana Bapak Presiden Prabwo mengampuni koruptor, menurut saya masih banyak kendala. Pertama, dari legal formal, Pasal 4 Undang-undang Pemberantasan Korupsi, yaitu UU Nomor 31 Tahun 1999, dengan tegas mengatakan pengembalian kerugian negara tidak menghapus pidananya, jadi tidak menghapus korupsinya. Jadi meskipun mengembalikan, tetep diproses hukum korupsi," kata Koordinator MAKI, Boyamin Saiman kepada wartawan, Sabtu (21/12/2024).
Boyamin menuturkan pemberian grasi, amnesti dan abolisi juga tidak dapat dilakukan untuk mengampuni koruptor. Dia menyebut tidak ada presiden yang memberikan pengampunan terhadap kasus korupsi.
"Kedua, kalau pendapat Pak Yusril mengatakan itu grasi, amnesti, abolisi itu juga menjadi masalah, karena grasi selama ini tidak pernah diterapkan pada kasus korupsi. Presiden siapapun itu setahu saya tidak memberikan pengampunan terhadap kasus korupsi. Kalau amnesti dan abolisi itu harus lewat DPR bahkan. Kalau itu tetap akan terbuka, nggak bisa rencana Pak Prabowo diam-diam. Nah kalau grasi tadi kan sudah diproses hukum, sementara kalau mau diam-diam kan amnesti. Tapi amnesti sendiri harus sepersetujuan DPR. Jadi malah ketahuan, itu juga akan kendala," tuturnya.
Boyamin menyampaikan secara sosiologis, para koruptor biasanya melakukan berbagai cara untuk menghindari korupsi. Dengan begitu, kata Boyamin, tidak ada koruptor yang mengakui bahwa mereka melakukan tindak pidana korupsi.
"Ketiga, sosiologisnya, karena orang yang korupsi biasanya dengan segala cara kecerdasannya utuk menghindari korupsi. Yang diproses hukum aja mereka menolak menyatakan korupsi karena kebijakan dan sebagainya apalagi kalau tidak diproses hukum, maka mereka nggak akan mau menyadari dirinya korupsi dan mengembalikan uangnya," ucapnya.
Menurutnya pemulihan aset negara dalam kasus korupsi juga jumlahnya belum terlalu besar. Meski demikian, dia mengapresiasi Prabowo yang ingin menuntaskan kasus korupsi dan memulihkan aset negara.
"Efektifitasnya juga akan berat, bisa jadi dalam setahun ke depan diberi kesempatan pengampunan ya belum tentu sampai 10 %. Kehendak dari Pak Prabowo menuntaskan kasus korupsi dan menata masa depan perlu diapresiasi," jelasnya.
Lebih lanjut Boyamin mengatakan untuk memaafkan koruptor dan memulihkan aset negara, perlu adanya revisi pada Undang-undang (UU) Pemberantasan Korupsi. Menurutnya apabila hal itu diterapkan maka terkesan tidak adil.
"Bagaimana caranya? UU Pemberantasan Korupsi bisa diubah. Tapi ini juga harus memenuhi rasa keadilan masyarakat, karena masyarakat yang mencuri, yang nyopet yang jambret aja juga dihukum, padahal itu jambret nyopet bukan uang negara. Kalau koruptor kan uangnya negara, kesannya menjadi tidak adil. Yang paling penting Pak Prabowo membuat tata kelola pemerintahannya baik, mencegah tiris dan rembes. Sehingga indeks persepsi korupsi kita akan naik, karena apa? Di sisi pencegahannya sudah hebat, penangkapan-penangkapan sudah tidak ada lagi karena pencegahannya sudah bagus. Emang realitas pemberantasan korupsi kita masih memenjarakan orang, belum aset recovery belum uang pengganti itu pulih, pulih aja kecil 10%, 20% tu, baru Kejagung kemarin agak besar karena ditangani dengan sungguh-sungguh," imbuhnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo mengatakan membuka peluang memaafkan koruptor apabila uang kerugian negara akibat korupsi bisa dikembalikan. Hal tersebut ia katakan saat berbicara di depan mahasiswa Indonesia di Kairo, Mesir.
"Saya dalam minggu-minggu ini, bulan-bulan ini, saya dalam rangka memberi kesempatan, memberi kesempatan untuk tobat, hei para koruptor, atau yang pernah merasa mencuri dari rakyat," kata Prabowo di depan para mahasiswa Indonesia, Rabu (18/12).
"Kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan, tapi kembalikan dong," imbuh Prabowo.
Selain itu, Prabowo memberi kesempatan agar pengembalian uang itu bisa dilakukan secara diam-diam. Namun ia harus mendapatkan jaminan bahwa uang tersebut benar-benar dikembalikan.
"Nanti kita beri kesempatan cara mengembalikannya bisa diam-diam, tidak ketahuan, mengembalikan loh ya, tapi kembalikan," ucapnya.
Simak juga video Mahfud Kritik Wacana Prabowo Ampuni Koruptor Menurut Hukum Tak Boleh
[Gambas Video 20detik]
