Masalah Biaya Bukan Jadi Alasan Pemerintah Biarkan Kabel Semrawut
JAKARTA, KOMPAS.com – Pengamat tata kota, Nirwono Yoga, menilai bahwa masalah biaya tidak seharusnya menjadi alasan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta untuk membiarkan kabel-kabel semrawut di jalanan.
Ia menekankan pentingnya keselamatan warga sebagai prioritas utama.
“Ya harus bisa, kan tugasnya (pemerintah) memberi perlindungan rakyat di Jakarta. Itu dulu yang harusnya jadi pertimbangan,” ujar Nirwono saat dihubungi, Kamis (31/10/2024).
Menurut Nirwono, keselamatan masyarakat harus diutamakan agar tidak ada lagi korban akibat kabel yang tidak tertata.
“Pertimbangannya bukan lagi biaya, tapi satu nyawa masyarakat Jakarta tidak ternilai harganya,” tegasnya.
Ia juga mencontohkan kawasan Sudirman Central Business District (SCBD) yang sudah menerapkan sistem kabel bawah tanah, meski dibangun oleh pihak swasta.
“Contoh misal SCBD itu kan milik swasta, kenapa Pemprov Jakarta tidak bisa?” kata Nirwono.
“Yang notabene seharusnya Pemprov memiliki dana yang lebih besar dari swasta,” tambahnya.
Nirwono mendesak pemerintah untuk segera menginstruksikan para pemilik jaringan agar mulai memasang kabel di bawah tanah.
“Tinggal yang dipaksa lokasinya di mana saja, setelah itu bikin space di bawah trotoar. Biar pengerjaannya sekalian, saluran air, trotoar, dan ruang untuk kabel-kabel,” jelasnya.
