Masuki Musim Penghujan, Pemprov Jateng Mulai Mitigasi Risiko Banjir dan Longsor
SEMARANG, KOMPAS.com – Memasuki musim penghujan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai melakukan mitigasi bencana, khususnya risiko banjir dan longsor yang kerap terjadi di sejumlah daerah di Jateng.
Berdasarkan pemetaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jateng, terdapat sekitar 104.332 hektare daerah rawan banjir kelas tinggi dan 1.020.772 hektare daerah rawan longsor kelas tinggi.
Sementara Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memperkirakan musim penghujan akan belangsung selama enam bulan, yakni sejak September 2023 hingga puncaknya pada Februari 2025.
Untuk itu, Kepala Pelaksana Harian BPBD Jateng Provinsi Jawa Tengah, Bergas Catursasi Penanggungan mengatakan upaya-upaya mitigasi bencana perlu dilakukan sejak dini.
"Langkah yang dilakukan adalah sudah ada kebijakan yang diterbitkan, lalu ada koordinasi, pendataan kesiapan sarana prasarana, peningkatan kesadaran masyarakat, aktivasi posko siaga bencana, pelatihan tim reaksi cepat, dan lainnya," kata Bergas saat paparan kepada Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana di Kantor Gubernur Jateng, Jumat (1/11/2024).
Mitigasi ini dinilai penting mengingat penanganan bencana selama musim kemarau berjalan cukup baik.
Bergas mencatat pada periode 1 Januari-31 Oktober 2024, kebakaran hutan dan lahan di Jawa Tengah sebanyak 216 kejadian yang tersebar di 26 kabupaten/kota.
Total luasan yang terdampak sekitar 251 hektare. Angka itu lebih rendah dari periode yang sama pada tahun 2023. Yaitu 325 kejadian karhutla dan TPA di 32 kabupaten/kota dengan luasan yang terdampak mencapai 795,665 hektare.
Dia menambahkan pola penanganan kekeringan pada tahun 2023 dan 2024 sangat terlihat. Selain menggunakan anggaran melalui APBD saja, pihaknya juga melibatkan Corporate Social Responsibilty (CSR) perusahaan. Lalu tahun 2024 ditambah dengan kekuatan APBN.
Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana menegaskan apel siaga dan pengecekan seluruh sarana prasarana serta logistik penting untuk mitigasi potensi bencana alam.
Nana juga menyoroti perihal abrasi dan penurunan muka tanah di wilayah Pantura. Ia berharap ada koordinasi antara BPBD dan dinas terkait termasuk Kementerian lembaga.
"Perbanyak tanam mangrove untuk mengurangi abrasi karena daerah Pantura juga ada penurunan tanah," tandas dia.
