Melawan Politik Uang di Pilkada 2024
UPAYA memberantas politik uang dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 menjadi prioritas penting bagi berbagai pihak, termasuk organisasi keagamaan besar seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU), serta didukung oleh perangkat hukum yang ada.
Politik uang merupakan ancaman serius bagi integritas demokrasi, karena mengikis prinsip keadilan dan partisipasi yang sehat dalam proses pemilu.
Kolaborasi antara Muhammadiyah, NU, dan penegak hukum diharapkan dapat meminimalisasi praktik-praktik koruptif ini. Serta dapat membangun kesadaran publik yang lebih baik akan pentingnya pemilu yang bersih.
Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah mengambil langkah progresif dengan mengeluarkan fatwa haram terhadap politik uang dalam pemilu. Fatwa ini merupakan pernyataan tegas yang didasarkan pada ajaran Islam yang mengutamakan kejujuran dan keadilan.
Muhammadiyah menilai bahwa politik uang tidak hanya bertentangan dengan moralitas agama, tetapi juga merusak masa depan bangsa karena memicu lahirnya pemimpin-pemimpin yang tidak amanah dan tidak kompeten.
Melalui fatwa ini, Muhammadiyah berharap agar masyarakat menolak segala bentuk transaksi uang dalam pemilu dan memilih calon pemimpin berdasarkan kualitas serta visi mereka.
NU melalui Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta juga terlibat aktif dalam upaya memberantas politik uang dengan meluncurkan layanan pelaporan bagi masyarakat.
Badan Pemantau Pilkada Nahdlatul Ulama (BPPNU) menyediakan call center dan platform online bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran, termasuk politik uang.
Inisiatif ini memungkinkan masyarakat untuk terlibat langsung dalam pengawasan pemilu tanpa takut terhadap risiko intimidasi.
Langkah ini menunjukkan bahwa NU tidak hanya bertindak sebagai organisasi yang memberikan panduan moral, tetapi juga sebagai fasilitator yang memberdayakan masyarakat untuk ikut menjaga integritas pemilu.
Dalam upaya mewujudkan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 yang bersih dan bebas dari politik uang, Muhammadiyah dan NU–khususnya PWNU DKI Jakarta—telah meluncurkan inisiatif yang melibatkan masyarakat sebagai pengawas utama.
Inisiatif ini bertujuan memberdayakan masyarakat dalam memantau proses pemilu dan melaporkan pelanggaran, khususnya praktik politik uang.
Pendekatan ini diharapkan mampu menekan korupsi politik di tingkat akar rumput, mengingat masyarakat memiliki peran kunci dalam mencegah dan mendeteksi pelanggaran.
Dengan mengarahkan inisiatif ini kepada masyarakat luas, Muhammadiyah dan NU menekankan pentingnya partisipasi aktif dalam menjaga integritas demokrasi.
Keterlibatan masyarakat bukan hanya sebagai pemilih, tetapi juga sebagai pengawas yang kritis, memungkinkan adanya pengawasan langsung yang lebih dekat dan efektif.
Ketika masyarakat didorong untuk melaporkan pelanggaran, termasuk politik uang, mereka secara tidak langsung turut serta membangun sistem politik yang lebih transparan.
Inisiatif ini mengajarkan kepada publik bahwa kebersihan proses pemilu tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga pengawas, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan.
Selain menyediakan wadah untuk melaporkan pelanggaran, Muhammadiyah dan NU juga berfokus pada pendidikan politik yang terus-menerus bagi masyarakat.
Pendidikan ini penting agar masyarakat memahami bahwa pemimpin yang bersih dan amanah tidak lahir dari politik uang, tetapi dari kepercayaan yang diberikan berdasarkan kualitas dan komitmennya untuk memajukan masyarakat.
Dengan adanya pemahaman ini, diharapkan masyarakat dapat lebih kritis dalam menilai calon pemimpin, sehingga tidak mudah tergoda oleh iming-iming uang atau materi lainnya.
Pendidikan politik yang berkesinambungan juga akan membentuk kesadaran, bahwa suara mereka adalah aset berharga untuk menentukan masa depan lebih baik.
Keberhasilan inisiatif ini, tentu saja, sangat bergantung pada komitmen semua pihak untuk menjaga moralitas dan integritas dalam demokrasi.
Masyarakat yang terlibat dalam pengawasan pemilu akan lebih mungkin melaporkan pelanggaran, tetapi upaya ini akan efektif jika pemerintah dan lembaga terkait, seperti Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), merespons laporan-laporan tersebut dengan serius.
Hanya dengan penegakan hukum yang tegas dan akuntabel, pemberantasan politik uang dapat berjalan secara efektif.
Dukungan dari tokoh masyarakat dan tokoh agama juga penting untuk menguatkan pesan moral kepada masyarakat, bahwa politik uang merupakan bentuk pelanggaran yang tidak dapat ditoleransi.
Dalam jangka panjang, pendekatan yang melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif ini diharapkan mampu mengubah budaya politik di Indonesia.
Politik uang bukan hanya persoalan yang harus diatasi di tingkat hukum, tetapi juga menjadi masalah moral yang menyentuh kesadaran masyarakat.
Kolaborasi antara Muhammadiyah, NU, dan masyarakat luas menjadi langkah konkret dalam mewujudkan Pilkada bersih, sekaligus membentuk sistem demokrasi yang lebih berintegritas.
Politik uang menjadi salah satu tantangan utama dalam mewujudkan pemilu yang jujur dan adil di Indonesia. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah telah mengatur larangan politik uang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Pasal 278 ayat (2) dan Pasal 280 ayat (1) huruf j dalam undang-undang tersebut menegaskan bahwa penyelenggara, peserta, dan tim kampanye dilarang memberikan atau menjanjikan uang atau bentuk materi lainnya kepada pemilih.
Regulasi ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menegakkan integritas pemilu dan meminimalkan pengaruh uang dalam menentukan hasil pemilu.
Pelarangan politik uang melalui aturan hukum bertujuan untuk melindungi integritas proses pemilu, dan mendorong terciptanya kompetisi politik yang sehat.
Politik uang dapat mencederai nilai-nilai demokrasi, karena mengubah pemilu dari kontestasi gagasan menjadi sekadar transaksi materi.
Dengan adanya Pasal 278 dan Pasal 280, diharapkan calon pemimpin bersaing dengan mengedepankan program dan visi yang kuat, bukan dengan membeli suara.
Aturan ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi lembaga pengawas dan penegak hukum untuk bertindak tegas terhadap praktik politik uang, serta memberikan sanksi bagi pihak-pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut.
Meski regulasi sudah ada, efektivitas larangan ini sangat bergantung pada pengawasan dan penegakan hukum yang ketat.
Di lapangan, praktik politik uang masih sering ditemukan karena berbagai faktor, termasuk lemahnya pengawasan, minimnya kesadaran masyarakat, dan ketiadaan tindakan tegas terhadap pelanggar. Dalam beberapa kasus, sanksi yang diterapkan masih belum memberikan efek jera.
Untuk memperkuat penerapan undang-undang ini, lembaga pengawas pemilu, seperti Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), perlu bekerja sama dengan aparat penegak hukum dan meningkatkan kapasitas untuk mendeteksi dan menangani kasus politik uang dengan cepat dan efektif.
Peran serta masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah juga sangat penting dalam mendukung pelaksanaan larangan politik uang.
