Mendagri Apresiasi Inflasi Nasional Terkendali 1,71 Persen, Kesuksesan Kerja Sama Pusat dan Daerah 

KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi capaian inflasi nasional Indonesia yang menunjukkan tren terkendali.

Berdasarkan laporan terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada Oktober 2024, inflasi tahun ke tahun (YoY) tercatat sebesar 1,71 persen dibandingkan Oktober 2023. Angka ini masih berada dalam target pemerintah yang ditetapkan antara 1,5 hingga 3,5 persen.

Selain itu, inflasi bulanan (MoM) pada Oktober 2024 tercatat sebesar 0,08 persen.

Pernyataan tersebut disampaikan Tito saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024 yang digelar secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (4/11/2024).

Menurutnya, inflasi yang relatif terkendali ini mencerminkan keberhasilan kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda) dalam mengendalikan inflasi secara efektif.

"Angka 1,5 persen sampai dengan 3,5 persen sudah dihitung sebagai angka yang ideal. Ini menyenangkan konsumen karena harga tidak terlalu tinggi, barang tersedia, dan juga menyenangkan produsen, petani, nelayan, serta pabrik-pabrik,” ujar Tito dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin (4/11/2024).

Ia memaparkan bahwa berdasarkan inflasi bulanan, beberapa sektor mengalami peningkatan harga, terutama di sektor perawatan pribadi dan jasa lain dengan inflasi mencapai 0,94 persen.

Selain itu, sektor makanan, minuman, dan tembakau juga mengalami sedikit kenaikan harga sebesar 0,09 persen. Di sisi lain, sektor transportasi mengalami deflasi sebesar 0,52 persen.

"Saya mohon masalah-masalah inflasi ini tetap menjadi atensi bagi kita semua. Ini penting karena selama kurang lebih dua tahun kita sudah melaksanakan kegiatan ini dan hasilnya terkendali cukup baik. Hal ini berhubungan langsung dengan situasi politik dan keamanan," ucap Tito.

Ia juga mengingatkan pemda untuk memantau harga-harga di daerah masing-masing, terutama menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 yang dapat mempengaruhi permintaan terhadap komoditas tertentu, seperti beras.

Tito meminta para kepala daerah untuk mengantisipasi stok persediaan sembako.

"Itu perlu diwaspadai para kepala daerah untuk mengecek stok beras di Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog), pasar, dan pedagang, apakah cukup atau tidak," tuturnya.

Sumber