Mendes Janji Jalankan Amanat Presiden untuk Kurangi Kegiatan Seremonial
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menyampaikan komitmennya dalam menjalankan amanat Presiden Prabowo Subianto agar kementerian mengurangi penyelenggaraan kegiatan yang bersifat seremonial.
"Sesuai dengan arahan Pak Presiden pada rapat kabinet yang pertama, kurangi kegiatan yang sifatnya seremonial. Setuju itu," kata Yandri dalam rapat kerja Komisi V DPR RI bersama para mitranya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (29/10/2024).
Menurut dia, sudah seharusnya para pejabat menggerakkan jajarannya untuk menghadirkan kegiatan yang berdampak langsung bagi kesejahteraan rakyat, bukan menguntungkan diri sendiri.
Hal itu, kata dia, sudah menjadi tanggung jawab seorang pemimpin, seperti menteri.
"Masa kita duduk di sini, di ruang ber-AC, makan enak, kita enggak memikirkan itu rakyat Indonesia, makan susah, rumahnya tidak jelas, mata pencariannya tidak jelas. Kita harus tanggung jawab itu, dunia-akhirat," kata dia.
Sejalan dengan itu, Yandri pun meminta dukungan dan arahan serta masukan dari Komisi V DPR RI agar ia senantiasa dapat menjalankan komitmen tersebut.
"Maka mohon Pak bantu saya. Kita harus kerja sama demi Merah Putih," ucap dia.
Dalam kesempatan yang sama, Yandri telah mengajak seluruh pihak terkait, mulai dari jajarannya hingga DPR RI untuk memajukan desa atau mengubah "air mata kemiskinan" menjadi "air mata kebahagiaan" di setiap desa.
"Prinsip saya itu, sudah saya sampaikan di eselon I di Kementerian Desa PDT, ayo kita geser air mata kemiskinan itu menjadi air mata kebahagiaan di tiap desa," kata dia.
Ia mengingatkan bahwa kerja sama antara pemerintah, dalam hal ini Kementerian Desa PDT dan kementerian terkait lainnya serta DPR RI menjadi kunci dalam memajukan desa.
"Kerja sama antara pemerintah dan DPR itu kunci. Kalau tidak kerja sama, berat, apalagi kalau kita berpikir tentang desa," ucap mantan Wakil Ketua MPR RI itu.
Ia menyampaikan bahwa 73 persen penduduk Indonesia berada di desa-desa sehingga apabila tidak ada usaha pemajuan ataupun pembangunan desa, hal tersebut berarti tidak ada pula pembangunan untuk Indonesia.
"Hampir 73 persen penduduk Indonesia di desa. Kalau kita tidak mengurus desa, berarti kita tidak mengurus Indonesia. Maka tagline kami, ‘Membangun Desa, Membangun Indonesia’. Desa terdepan untuk Indonesia," ucap Yandri.
