Mengapa Kemenag Tak Lagi Jadi Penyelenggara Haji Setelah 2025?
JAKARTA, KOMPAS.com - Tahun ini menjadi tahun terakhir Kementerian Agama menjadi penyelenggara ibadah haji untuk jemaah Indonesia.
Mereka akan digantikan oleh Badan Penyelenggara Haji (BPH) yang telah dibentuk Presiden Prabowo Subianto sejak dilantik pada 20 Oktober 2024.
BPH belum menangani haji tahun ini karena persiapan haji yang dilakukan sejak 2024 dipegang oleh Kementerian Agama RI.
Lembaga yang baru seumur jagung ini masih mempersiapkan masa transisi dan memperkuat struktur organisasi.
Ucapan perpisahan tahun terakhir penyelenggaraan haji di lingkungan Kemenag ini disampaikan Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar.
Ia meminta doa agar tugas besar yang selama ini diemban Kemenag bisa berakhir dengan baik atau husnul khotimah.
"Ini adalah penyelenggaraan ibadah haji terakhir yang akan dikelola Kemenag, jadi kami ingin husnul khotimah. Kami ingin menciptakan senyuman bagi para jemaah haji Indonesia,” ujar Menag Nasaruddin, Jumat (17/1/2025).
Dalam keterangannya, Nasaruddin menegaskan, Kemenag berkomitmen memberikan pelayanan yang harus menjamin kedamaian, kenyamanan, dan keamanan bagi para jemaah haji tahun ini.
"Pelayanan haji yang penuh dengan kedamaian, keamanan, serta kenyamanan menjadi komitmen pemerintah Indonesia saat ini. Hal ini tentunya sudah dipesankan oleh Presiden Prabowo," katanya.
Nasaruddin bertutur, salah satu kabar baik yang menyertai penyelenggaraan haji tahun ini adalah penurunan biaya haji menjadi Rp 55,4 juta.
Hal ini diharapkan memberikan kebahagiaan bagi para calon jemaah haji yang telah lama menantikan momen untuk menunaikan rukun Islam kelima.
"Mereka juga akan tersenyum jika setibanya di Tanah Suci yang betul-betul mereka rindukan, mendapatkan pelayanan terbaik dari kita semua," kata Menag.
Imam Besar Masjid Istiqlal ini juga menekankan pentingnya pelaksanaan manasik haji yang baik sebagai bagian dari upaya menciptakan pengalaman ibadah yang khusyuk dan menyenangkan bagi para jemaah.
"Artinya, manasik haji juga perlu kami perhatikan betul. Kami ciptakan senyuman-senyuman ini," imbuh dia.
Selain berkoordinasi dengan Kementerian Agama, BPH yang dipimpin Mohcamad Irfan Yusuf ini juga menyiapkan institusi perhajian yang profesional dan berintegritas.
Salah satu gebrakannya adalah melantik tujuh eks penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); sayangnya, nama-nama eks penyidik ini tak disebutkan oleh BPH.
"BPH Haji hadir untuk menjawab arahan Presiden. Kami memastikan tata kelola perhajian dijalankan dengan standar integritas yang tinggi, sehingga tidak hanya memberikan pelayanan optimal kepada umat, tetapi juga memberikan dampak luas bagi pembangunan bangsa,” ujar Wakil Kepala BPH, Dahnil Anzar Simanjuntak, saat melantik pejabat tinggi di lingkungan BPH, Jumat (10/1/2025).
Dahnil mengatakan, komitmen BPH Haji sejalan dengan visi Presiden untuk menjadikan haji tidak hanya sebagai ritual keagamaan, tetapi juga sebagai pendorong pembangunan ekosistem ekonomi umat, penguatan nasionalisme, dan toleransi.
"BPH Haji akan terus bekerja keras memastikan pelaksanaan amanah ini berjalan dengan baik dan penuh integritas demi kemaslahatan umat dan bangsa," tandasnya.
