Menko PMK Sebut UNFPA Akan Dilibatkan dalam Grand Design Pembangunan Kependudukan
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan bahwa United Nations Population Fund (UNFPA) akan terlibat dalam Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK).
Hal ini dikatakan Pratikno usai menerima kunjungan dari Country Representative UNFPA Hassan Mohtashami di Ruang Bilateral Kantor Kemenko PMK pada Selasa (7/1/2025).
“Dengan keterlibatan UNFPA dalam mendukung program pembangunan kependudukan agar dibuat pula sekretariat bersama pelaksanaan GDPK bersama BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional), Bappenas, dan stakeholder terkait,” kata Pratikno.
Dia juga mengungkapkan bahwa hal tersebut sejalan dengan amanat Peraturan Presiden (Perpres) 153 Tahun 2014, di mana Menko PMK sebagai Ketua Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK.
GDPK adalah arahan kebijakan pembangunan kependudukan jangka panjang untuk mengawal lima pilar pembangunan kependudukan dalam rangka mencapai target pembangunan kependudukan di Indonesia.
"Saya mengapresiasi dukungan UNFPA untuk pembangunan kependudukan Indonesia,” ujar Pratikno.
“Ke depannya kita akan membuat joint secretariat, di mana Kementerian Koordinator (Kemenko) PMK berperan sebagai orkestrator dalam pemajuan pembangunan kependudukan ini," katanya lagi.
Sementara itu, Hassan Mohtashami menyampaikan, tahun 2035 merupakan momen optimis bagi dinamika penduduk Indonesia yang diproyeksikan memasuki era bonus demografi.
“Ini yang diiringi dengan penurunan total fertility rate, sehingga menjadi peluang bagi pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat,” ujar Hassan.
“Penurunan fertility rate mencerminkan keberhasilan Indonesia dalam berbagai upaya program keluarga berencana, peningkatan kualitas dan akses layanan kesehatan reproduksi,” katanya lagi.
Hassan menyebut, tingkat angka fertilitas di Indonesia juga masih on the track jika dibandingkan dengan negara lainnya.
Namun, dalam kaitannya dengan pembangunan kependudukan di Indonesia, dia mengusulkan sejumlah intervensi yang bisa memaksimalkan bonus demografi.
“Antara lain, peningkatan kualitas kesehatan dan Pendidikan untuk meningkatkan produktivitas kelompok muda, termasuk keluarga berencana,” ujarnya.
Saat ini, GDPK sedang disusun kembali secara teknis oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (KemendukBangga) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sejalan dengan dilaksanakannya revisi Perpres 153 Tahun 2014.
GDPK akan disusun dengan mempertimbangkan pendekatan National Transfer Account (NTA) yang menghitung aliran ekonomi antar kelompok umur secara sistematik dan komprehensif.
“Sehingga diperoleh data dasar ekonomi untuk mempelajari generational economy yang diwujudkan dengan mengandalkan transfer dan aset antargenerasi,” kata Hassan.
Hassan menambahkan, kebijakan pembangunan kependudukan dalam rangka mengoptimalkan bonus demografi dapat disusun berbasis bukti dengan menggunakan data NTA.
“Yaitu dengan memanfaatkan kombinasi dari youth dividend, silver generation dividend, dan gender dividend yang dapat meningkatkan partisipasi perempuan di dalam angkatan kerja Indonesia,” ujar Hassan.
Pertemuan tersebut turut hadir Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (MendukBangga)/Kepala BKKBN Wihaji.
