Menko Polkam: Korupsi Diberantas, Ekonomi Indonesia Akan Tumbuh Lebih Pesat
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan mengatakan bahwa korupsi adalah kejahatan yang sangat menghambat pembangunan, merusak perkonomian bangsa, dan membuat sengsara rakyat.
“Korupsi adalah merupakan kejahatan yang luar biasa, yang sangat menghambat pembangunan, bisa merusak perekonomian bangsa dan juga bisa mensengsarakan rakyat kita,” ujar Budi Gunawan di Gedung Juang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta, Senin (9/12/2024).
Oleh karena itu, dalam acara puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2024,dia menegaskan kembali komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi di Tanah Air.
"Komitmen pemerintah dalam hal memerangi korupsi tertuang di dalam astacita misi ketujuh, yang mengamatkan untuk memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba,” kata Budi Gunawan.
Menurut dia, jika korupsi diberantas maka ekonomi Indonesia bakal tumbuh lebih pesat. Sebab, korupsi adalah akar masalah yang menghambat pembangunan hingga investasi.
“Jika korupsi dapat diberantas, maka ekonomi Indonesia akan tumbuh lebih pesat karena anggaran dan investasi akan lebih efektif dalam menciptakan iklim bisnis yang semakin sehat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat serta para investor,” ujarnya.
Oleh karena itu, Budi Gunawan menyinggung perihal pembentukan Desk Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola untuk mengkoordinasikan langkah-langkah pecegahan dan pemberantasan korupsi.
Selain itu, guna memperkuat tata kelola pemerintahan agar lebih transpaan, akuntabel, serta memastikan sinergi antara lembaga penegak hukum dan kementerian terkait bisa berjalan semakin efektif mencapai target.
Kemudian, Budi Gunawan mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto juga telah menginstuksikan agar penegak hukum tidak ragu dalam upaya pemberantasan korupsi.
“Pada berbagai kesempatan, Bapak Presiden Prabowo juga memerintahkan kepada seluruh penegak hukum untuk tidak boleh ragu-ragu dan harus tegas di dalam memberantas tindak pidana korupsi, judi online, narkoba, dan penyelundupan,” katanya.
Namun, Budi Gunawan juga menekankan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya melalui penindakan.
Dia mengungkapkan, strategi pemberantasan korupsi yang terbukti efektif adalan dengan melakukan perbaikan pada proses tata kelola pemerintahan melalui digitalisasi dan reformasi birokrasi.
Budi Gunawan lantas menjabarkan langkah yang sudah dilakukan pemerintah melalui digitalisasi. Antara lain melalui e-government untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Kemudian, e-budgeting untuk mengawasi penggunaan anggaran sehingga mengurangi potensi terjadinya manipulasi.
Selanjutnya, e-procurement untuk mengurangi interkasi langsung yang sering memicu terjadinya kolusi dan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. Serta, untuk memastikan proses tender bisa lebih adil dan transparan.
Lebih lanjut, Budi Gunawan menyinggung perihal pentingnya kerja sama dalam pemberantasan korupsi di Tanah Air.
Dia juga mengingatkan bahwa KPK harus didukung dan diperkuat dalam upaya melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi di Tanah Air.
Menurut Budi Gunawan, KPK tidak dapat melakukan upaya pemberantasan korupsi sendiri. Di samping itu, pemberantasan dan pencegahan korupsi adalah tanggung jawab bersama.
“Oleh karenanya, KPK harus terus kita dukung dan perkuat untuk melakukan kegiatan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, serta perbaikan tata kelola,” ujarnya.
“Mari kita jadikan peringatan Harkordia tahun 2024 ini sebagai momentum bagi KPK dan seluruh elemen bangsa untuk memperkuat sinegri guna mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi,” kata Budi Gunawan lagi.
