Menlu AS: Gaza Harus Berada di Bawah Kendali Otoritas Palestina
DOHA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Antony Blinken pada Selasa (14/1/2025) mengusulkan pasukan keamanan internasional dan kepemimpinan sementara PBB untuk menstabilkan Gaza pascaperang.
Dengan begitu, Gaza nanti bisa berada di bawah kendali Otoritas Palestina. Hal itu juga sebagai upaya untuk mencegah kelompok Hamas tumbuh lagi.
"Kami menilai bahwa Hamas telah merekrut anggota baru sebanyak yang telah hilang," tutur Blinken dalam pembicaraannya di Qatar untuk perundingan gencatan senjata Gaza.
Di Qatar Blinken memaparkan peta jalan yang telah lama ditunggu-tunggu untuk Gaza pascaperang dan memperingatkan bahwa itu mengharuskan Israel menerima jalur menuju negara Palestina.
Blinken juga mengakui PM Israel Benjamin Netanyahu mengharapkan dukungan AS yang lebih kuat di bawah presiden terpilih Donald Trump.
"Tanpa alternatif yang jelas, rencana pascakonflik, dan cakrawala politik yang kredibel bagi Palestina, Hamas akan tumbuh kembali," kata Blinken di Dewan Atlantik di Washington.
Sejalan dengan seruannya sejak dimulainya perang, Blinken mengatakan, Gaza harus berada di bawah kendali Otoritas Palestina yang sekarang memegang kendali sebagian atas Tepi Barat meski telah berulang kali dirusak oleh Israel.
Mengakui keterbatasan Otoritas Palestina, Blinken mengatakan sejumlah negara yang tidak disebutkan telah menawarkan diri untuk mengirim pasukan dan polisi ke Gaza pascaperang.
"Misi keamanan sementara akan mencakup pasukan asing dan personel Palestina yang telah diperiksa," ujarnya dikutip dari AFP pada Rabu (15/1/2025).
"Kami percaya bahwa Otoritas Palestina harus mengundang mitra internasional untuk membantu membentuk dan menjalankan pemerintahan sementara dengan tanggung jawab atas sektor-sektor sipil utama di Gaza, seperti perbankan, air, energi, dan kesehatan," terang Blinken.
Otoritas Palestina akan berkoordinasi dengan Israel dan komunitas internasional lainnya, yang akan diminta untuk menyediakan dana.
"Seorang pejabat senior PBB akan mengawasi upaya tersebut, yang akan diabadikan dalam resolusi Dewan Keamanan PBB," jelas Blinken.
Pemerintahan sementara juga akan mencakup perwakilan Palestina dari Gaza yang dipilih setelah konsultasi dan menyerahkan kendali penuh kepada Otoritas Palestina secepat mungkin.
Diketahui, kesepakatan pascaperang akan terbentuk dalam negosiasi setelah gencatan senjata Gaza awal, yang menurut Blinken dan Presiden Joe Biden berada di ambang penerimaan.
