Menpan-RB dan Mensesneg Bahas Strategi Percepatan Transformasi Digital Pemerintah
KOMPAS.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini mengadakan pertemuan dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi untuk membahas strategi percepatan transformasi digital pemerintah.
Salah satu poin penting yang dibahas adalah pembentukan Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah.
“Komite tersebut akan mengawal pelaksanaan tiga elemen penting dalam digitalisasi, yaitu Identitas Digital (Digital ID), Pembayaran Digital (Digital Payment), dan Pertukaran Data (Data Exchange).
Pertemuan dengan Mensesneg ini untuk menindaklanjuti arahan Presiden RI Prabowo Subianto mengenai percepatan transformasi digital,” kata Rini setelah pertemuan di Jakarta, Senin (13/1/2025).
Ia menjelaskan bahwa Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah memiliki tugas untuk mempercepat, menyelaraskan, dan mengintegrasikan implementasi agenda prioritas transformasi digital pemerintah.
Dalam rapat di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (7/1/2025), Rini telah menyampaikan sejumlah rekomendasi dari Dewan Ekonomi Nasional (DEN) terkait percepatan kebijakan strategis di bidang ekonomi, termasuk pentingnya digital public infrastructure (DPI) sebagai dasar untuk membangun dan mengelola platform strategis pemerintah digital.
DOK. Humas Kemenpan-RB Menpan-RB Rini Widyantini mengadakan pertemuan dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, di Jakarta, Senin (13/1/2025).
DPI merupakan arsitektur digital pemerintah yang saat ini diadopsi secara global, dengan fokus pada sistem dasar untuk pengembangan layanan. DPI meliputi Identitas Digital, Platform Pertukaran Data, dan Pembayaran Digital.
“Platform strategis ini sangat mendukung kebutuhan masyarakat secara luas. Saat ini, Pemerintah Indonesia sudah memiliki teknologi pemerintahan (GovTech) bernama INA Digital yang telah merilis tiga produk digital, yaitu Layanan Identitas Digital Terpadu (INApas), Portal Nasional Pelayanan Publik (INAku), dan Portal Nasional Administrasi Pemerintahan (INAgov),” jelas Rini.
Ia menambahkan bahwa implementasi pemerintah digital berbasis DPI di berbagai negara telah terbukti sukses dalam menangani berbagai isu strategis pemerintah, termasuk distribusi bantuan sosial dan subsidi yang lebih tepat sasaran, serta peningkatan pertukaran dan interoperabilitas data.
Saat ini, 57 negara telah mengimplementasikan sistem identitas digital, 93 negara telah mengadopsi sistem pembayaran digital, dan 103 negara telah menerapkan sistem pertukaran data.
“Melalui percepatan transformasi digital ini, diharapkan kebijakan strategis dan program prioritas pemerintah dapat dipercepat. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo, bahwa digitalisasi adalah suatu keharusan dalam tata kelola pemerintahan untuk memberikan pelayanan yang lebih mudah bagi masyarakat,” jelas Rini.
