MenPAN-RB Dorong Penguatan Kepemimpinan Perempuan dalam Pemerintahan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini mengungkapkan peningkatan kualitas sektor birokrasi tak luput dari peran para pemimpin wanita. Bahkan, kesetaraan gender menjadi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.
RPJPN tersebut dalam misi ke-5 dan Arah Pembangunan ke-14, yaitu Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif. Pasalnya, tidak mudah mengubah paradigma tentang kepemimpinan perempuan, khususnya di sektor pemerintah.
Tercatat proporsi perempuan di Indonesia menduduki posisi manajerial mencapai 35,02% pada tahun 2023. Angka tersebut menunjukkan kenaikan dari proporsi yang hanya mencapai 22,32% pada tahun 2015.
"Kenaikan yang cukup signifikan ini menunjukkan adanya potensi untuk mengembangkan kepemimpinan perempuan di Indonesia. Karenanya, perlu kita sadari bahwa terdapat hambatan sosiokultural berpengaruh bagi perempuan dalam menjalankan berbagai peran, seperti menjadi istri, ibu dan kariernya," ungkap Rini dalam keterangan tertulis, Rabu (18/12/2024).
Hal itu ia sampaikan pada Hari Ulang Tahun Ikatan Pimpinan Tinggi Perempuan Indonesia (PIMTI) di Jakarta.
Adapun untuk mewujudkan penyetaraan gender dilakukan melalui arah kebijakan yang terdiri atas penguatan tata kelola penyelenggaraan penguatan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan inklusi sosial, hingga penguatan kebijakan afirmasi.
Rini menegaskan perlunya pergantian gaya kepemimpinan perempuan yang sebelumnya ego system. Adopsi strategi inovasi yang selama ini tertutup, mengedepankan ego sektoral, dan saling berkompetisi dibandingkan berkolaborasi.
"Untuk kemudian kami harapkan berubah menjadi ekosistem dimana semua aktor yang terlibat di pemerintahan secara bersama sama menciptakan nilai dengan mengedepankan sharing, trust, kolaborasi, dan transparansi. Seluruh gender dapat saling berkolaborasi dan saling memiliki kepercayaan untuk dapat bekerja sama," jelas Rini.
Rini merupakan MenPAN-RB perempuan pertama yang tercatat dalam sejarah. Sebelum menjabat menteri, ia juga dipercaya mengemban tugas sebagai Sekretaris Kementerian PANRB perempuan pertama.
Kedudukan Rini tersebut membuktikan sistem merit dalam pemerintahan tidak lagi memandang gender. Akan tetapi mementingkan keahlian, pengalaman, dan integritas untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi.
Selain itu, KementerianPAN-RB mendapat tugas untuk mengawal reformasi birokrasi yang merupakan amanat dari Presiden Prabowo Subianto. Di antaranya adalah reformasi birokrasi di bidang pengelolaan ASN yang mencakup kesetaraan dalam pengisian jabatan.
"Hal ini tentu memiliki keterkaitan erat dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender di lingkungan pemerintahan," tegas Rini.
Penguatan Pengarusutamaan Gender telah menjadi agenda penting di dalam RPJPN 2025-2045 dan dimanifestasikan dalam berbagai kebijakan. Namun, hambatan ketidaksetaraan gender merupakan persoalan kompleks yang hanya bisa diatasi dengan komitmen dan dukungan aktif dari seluruh pihak.
