Menteri BP2MI Usul Bahasa Inggris Jadi Bahasa Kedua yang Dikuasai
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Abdul Kadir Karding mengusulkan agar bahasa Inggris dijadikan bahasa kedua yang dikuasai oleh masyarakat Indonesia.
Usulan ini disampaikan Karding, dalam Rapat Terbatas (Ratas) yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Bogor pada Jumat (3/1/2025).
“Kemarin juga di Ratas kami usulkan agar terutama bahasa Inggris itu menjadi bahasa nomor dua lah setelah bahasa Indonesia,” ujar Karding, dalam pertemuan di kantor BP2MI, Pancoran, Jakarta Selatan, pada Senin (6/1/2025).
Karding menekankan pentingnya pengajaran bahasa Inggris sejak tingkat sekolah dasar agar anak-anak dapat menguasai bahasa tersebut dengan baik pada tingkat SMP dan SMA.
“Dan, akan diusulkan untuk mulai dipelajari sejak sekolah dasar dengan harapan ketika mereka selesai SMP atau SMA, mereka sudah fluent bahasa Inggris,” imbuh Karding.
Dia mengatakan, kefasihan berbahasa Inggris diharapkan dapat meningkatkan kompetensi masyarakat Indonesia, terutama bagi mereka yang ingin bekerja di luar negeri.
“Sehingga, kita lebih kompetitif dibanding Filipina. Salah satu ketertinggalan kita itu di soal bahasa,” tambahnya.
Selain fokus pada peningkatan kompetensi bahasa, BP2MI juga merencanakan peningkatan kemampuan kerja masyarakat.
Karding menyatakan bahwa BP2MI akan bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk meningkatkan kualitas Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dan Balai Latihan Kerja (BLK).
“Kita akan dorong, minta tolong kepada Menteri Tenaga Kerja agar mereka dan Pemda, agar mereka punya BLK yang khusus fokus pada persiapan sumber daya manusia yang akan dikirim ke luar negeri,” ujar Karding.
Pembangunan Balai Vokasi ini akan didanai melalui bantuan sebesar Rp 45 triliun yang telah disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (3/1/2024).
“Alhamdulillah atas perhatian dan komitmen Pak Prabowo, nanti Kementerian ini akan mendapatkan komitmen dari pemerintah untuk dana Rp 45 triliun,” kata Karding.
Karding menjelaskan bahwa dana bantuan ini akan dicairkan dalam tiga tahapan selama lima tahun, dengan masing-masing pencairan senilai Rp 15 triliun.
Dana tersebut akan difokuskan untuk membantu pekerja migran yang hendak berangkat kerja.
“Dana ini untuk salah satunya adalah untuk pekerja migran Indonesia (PMI) berangkat dan juga untuk pelatihan calon PMI, karena masalah utama selama ini adalah masalah pembiayaan, akses pekerja migran Indonesia terhadap pembiayaan,” pungkasnya.
