Menteri P2MI Ungkap Tugas dari Prabowo: Berantas TPPO-Perluas Devisa
Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding mengungkap dua hal yang ditugaskan Presiden Prabowo Subianto kepada Kementerian P2MI. Pertama, Prabowo meminta perdagangan manusia diberantas.
"Ada dua harapan atau mandat yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo, kepada saya selaku menteri," kata Karding kepada wartawan di kantor BP2MI, Jakarta Selatan, pada Senin (23/12/2024).
"Yang pertama supaya kementerian ini mampu meminimalisir tindakan-tindakan tidak adil, eksploitasi, human trafficking, TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang), terhadap pekerja migran Indonesia. Itu yang pertama," sambungnya.
Kedua, kata Karding, Prabowo meminta Kementerian P2MI memperbanyak atau memperluas devisa melalui kerja sama dengan sejumlah lembaga pendidikan.
"Presiden Prabowo meminta kita untuk memperluas, memperbanyak, remitansi atau devisa yang ada. Dengan bekerja sama dengan lembaga-lembaga vokasi di lembaga pendidikan tinggi maupun disdakmen (pendidikan dasar dan menengah). Itu persis yang disampaikan oleh Bapak Prabowo kepada saya," ucapnya.
Terkait devisa, Karding menilai devisa bisa mencapai Rp 300 juta triliun jika terkelola dengan baik. Sebab, pada 2023, devisa mencapai Rp 227 juta triliun, padahal tak dikelola dengan baik.
"Devisa tidak terkelola secara baik saja, dapet Rp 227 juta triliun per tahun kemarin. Coba bayangkan kalau ini terkelola dengan baik, mungkin devisa pertama itu bisa menjadi Rp 300 juta triliun. Ini berita positif," ujar Karding.
Sebelumnya, Karding melantik 32 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Kementerian P2MI untuk periode 2024-2029. Dengan adanya pejabat yang baru, Karding yakin devisa bisa lebih besar dibandingkan tahun lalu.
"Kalau dikelola secara baik, insyaallah bisa lebih besar dari tahun kemarin," pungkasnya.
Lihat juga video Polri Bongkar Kasus TPPO ‘Mail Order Bride’
[Gambas Video 20detik]
