Menteri PAN-RB Suarakan Pelayanan Publik Inklusif: Kesetaraan Tanpa Kecuali
Pemerintah menegaskan komitmen mewujudkan pelayanan publik inklusif demi keadilan dan kesetaraan bagi kelompok rentan. Maka dari itu, kampanye ‘Pelayanan Publik Inklusif’ digelar sebagai langkah transformasi layanan yang lebih responsif.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini mengatakan inklusivitas bukan lagi menjadi pilihan, tetapi keharusan yang harus diwujudkan di semua lini pelayanan.
Menurut Undang-Undang No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik, kelompok rentan meliputi disabilitas, wanita hamil, ibu menyusui, anak-anak, lansia, serta korban bencana sosial dan alam. Pelayanan publik harus memberikan kemudahan aksesibilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan ini.
"Pelayanan publik yang inklusif adalah bagian dari upaya kita untuk memastikan keadilan dan kesetaraan bagi seluruh masyarakat, tanpa terkecuali," ungkap Rini dalam keterangan tertulis, Minggu (15/12/2024).
Kampanye publik dengan semangat ‘Pelayanan Publik Inklusif, untukmu, untukku, untuk kita semua’ diadakan bersamaan dengan car free day (CFD) Jakarta. Acara ini bertujuan memberi informasi kepada masyarakat bahwa pemerintah, baik aparatur negara, BUMN, maupun BUMD, memiliki komitmen yang sama dalam memberikan pelayanan publik inklusif.
Diharapkan, acara kampanye ini mempercepat transformasi pelayanan publik yang lebih responsif dan inklusif. Rini mengajak untuk menjadikan momentum ini sebagai penggerak perubahan menuju masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.
Rini turut mengapresiasi semua pihak yang mendukung kegiatan tersebut, termasuk mitra dan elemen masyarakat yang berkontribusi aktif dalam mewujudkan pelayanan publik yang inklusif.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan dukungannya terhadap pemenuhan fasilitas pelayanan publik bagi kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas.
"Saya selaku Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan ingin memberikan support sepenuhnya agar infrastruktur di Indonesia bisa mendukung para penyandang disabilitas," tegasnya.
Ia mengungkapkan dirinya dan jajarannya akan segera mengadakan rapat koordinasi untuk memastikan fasilitas publik, termasuk transportasi, dapat mendukung penyandang disabilitas dan berdampak positif bagi masyarakat di seluruh Indonesia.
Pada kesempatan itu juga, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyampaikan apresiasinya kepada Kementerian PANRB yang terus berupaya dalam memperjuangkan hak kelompok rentan.
"Hari ini Kementerian PANRB betul-betul memahami bagaimana kewenangan dan kewajiban dasar dari negara untuk memuliakan dan memajukan kelompok disabilitas sebagai suatu komunikasi sebagai warga negara Indonesia yang sama dan setara," ujarnya.
Natalius mengatakan penguatan SDM disabilitas menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto dalam poin keempat Asta Cita. Menurutnya, disabilitas secara tegas dilindungi oleh pemerintah, sesuai dengan Undang-undang No. 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas.
Kegiatan hari ini, tambah Natalius, merupakan upaya untuk memenuhi hak disabilitas, dan menekankan bahwa aksesibilitas adalah hal yang penting.
"Yang sangat penting dalam pelayanan publik untuk disabilitas adalah akomodasi. Untuk itulah hak dan layanan publik itu hari ini telah diwujudkan dan diimplementasikan oleh Kementerian PANRB," pungkasnya.
Sebagai informasi, kampanye ini melibatkan berbagai organisasi dan komunitas penyandang disabilitas, seperti Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni), Gerakan Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (GERKATIN), dan FORMASI Disabilitas Jakarta.
Selain itu, perwakilan dari Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS), Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), Pemberdayaan Tuli Buta Indonesia (PELITA), Ikatan Sindroma Down Indonesia (ISDI), serta Forum ASN Inklusif juga turut hadir.
Acara tersebut juga menyediakan berbagai booth pelayanan publik untuk masyarakat umum, termasuk layanan dari Puskesmas Senen, Pusbisindo DKI Jakarta, Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS), Pijat Tunanetra (Pertuni dan PELITA), Kementerian Keuangan, Forum ASN Inklusif X Kentang Mustofa JKT, Mata Hati koffie (Barista Tunanetra), dan Ditjen Dukcapil Kemendagri.
