Menteri PPMI Setuju Arahan Prabowo: Perjalanan Dinas LN Harus Diperketat
Presiden Prabowo Subianto ingin perjalanan luar negeri para pejabat dikurangi 50 persen dari total anggaran yang terdata di kementerian atau lembaga masing-masing. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Abdul Kadir Karding setuju dengan arahan Prabowo itu.
"Kalau saya sih setuju ya perjalanan dinas, termasuk perjalanan dinas luar negeri, memang harus dibuat lebih ketat," ujar Karding ketika dihubungi detikcom, Kamis (5/12/2024).
Menurutnya, bila perjalanan dinas ke luar negeri dirasa ada output-nya, maka tak jadi masalah. Namun, bila dinilai tak ada output-nya, maka tidak perlu ada perjalanan dinas luar negeri.
"Seperti kami misalnya. Kami ini kementerian yang sebenarnya salah satu pekerjaannya di luar negeri, tapi saya minta ke jajaran untuk tetap berhemat," jelas Karding.
"Kalau tidak penting banget, kalau tidak perlu banget, kalau tidak ada proses yang diikuti, kalau tidak ada output yang bisa dipertanggungjawabkan dan outcome yang bisa dinilai, nggak usah berangkat. Ini demi satu mentradisikan kebiasaan tidak menghambur-hamburkan anggaran atau berhemat," sambungnya.
Karding menyebut arahan pemotongan 50 persen perjalanan dinas luar negeri bisa membantu keuangan negara. "Nah, untuk itu, ini harus menjadi gerakan bersama, semua pejabat, semua apa, orang-orang yang mendapatkan digaji oleh negara, termasuk mungkin pihak-pihak lain, menteri, ASN, ya memang harus seperti itu," kata Karding.
"Saya sangat mendukung apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo," pungkasnya.
Sebelumnya, Prabowo meminta anggaran perjalanan dinas pejabat dipotong, terutama perjalanan dinas luar negeri. Ia ingin perjalanan luar negeri para pejabat dikurangi 50 persen dari total anggaran yang terdata di kementerian atau lembaga masing-masing.
"Saudara-saudara, hitungan kita perjalanan luar negeri saja itu, Indonesia ini perjalanan luar negeri pejabat-pejabat, USD 3 miliar. Saya minta dikurangi 50 persen saja. Kalau bisa dikurangi 50 persen, artinya kita bisa menghemat Rp 15 triliun," kata Prabowo saat membuka Tanwir dan Milad ke-112 di Universitas Muhammadiyah Kupang, NTT, Rabu (4/12).
Prabowo mengatakan anggaran penghematan itu bisa dialokasikan untuk membangun infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat. Ia meminta jajarannya berhemat.
"Rp 15 triliun itu berapa bendungan, berapa irigasi, berapa USD bisa kita perbaiki, berapa anak sekolah bisa kita kasih makan. Tolonglah, ya, para menteri, puasa dulu, puasanya 5 tahun, kalau 5 tahun kita hemat USD 1,5 miliar dari perjalanan saja," ujarnya.
