Menteri PU Siap Koordinasi dengan KPK soal Rencana Panggil Kepala BPJN Kalbar
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengaku siap berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang untuk memanggil Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Barat (Kalbar) Dedy Mandarsyah.
Harta Dedy yang tercatat mencapai Rp 9,4 miliar menjadi sorotan seusai dirinya dikaitkan dengan kasus pengeroyokan seorang dokter koas di Palembang, Sumatera Selatan.
"Oh, iya pasti lah (koordinasi dengan KPK)," kata Dody ditemui di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Jakarta, Senin (16/12/2024).
Dody mengaku tak bisa banyak bicara terkait kasus yang diduga melibatkan Dedy karena belum memahami duduk perkaranya.
Akan tetapi, ia memastikan selalu menekankan sikap low profile kepada seluruh jajarannya.
"Saya sih enggak terlalu ikutin medsos, jadi saya enggak terlalu paham (kasusnya). Mestinya sih yang monitor Irjen dan Sekjen, kalau saya sih enggak," kata Dody.
"Kemarin sih, biasa-biasa aja. Kalau kami dari awal selalu low profile gitu-gitu. Nanti kalau detail masalah ini diurus sama Sekjen sama Irjen ya. Nanti pasti ada press release-nya soal begini," ujar dia.
Diberitakan sebelumnya, Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK Herda Helmijaya mengatakan pihaknya membuka peluang untuk memanggil Kepala BPJN Kalbar Dedy Mandarsyah.
KPK sedang mengumpulkan data terkait data LHKPN yang mencatat Dedy punya kekayaan sebesar Rp 9,4 miliar.
"KPK masih melakukan pengumpulan data dan analisis berbagai hal termasuk anomali-anomali pada LHKPN-nya. Tidak menutup kemungkinan KPK akan melakukan pendalaman dan memanggil bersangkutan untuk klarifikasi," ujar Herda kepada wartawan, Minggu (15/12/2024).
Herda menjelaskan, KPK bisa juga memeriksa rekening anak dan istri dari Dedy.
Dia menyebut, kemungkinan KPK akan memanggil pihak-pihak terkait dalam dua minggu ke depan.
