Merasa Kelulusannya Tak Ditangguhkan UI, Bahlil: Wisuda Saya Kan Desember

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengonfirmasi bahwa dirinya belum secara resmi lulus dari program doktor di Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia (UI).

Pernyataan ini disampaikan Bahlil menanggapi keputusan Majelis Wali Amanat UI yang menangguhkan kelulusannya.

“Yang saya pahami bukan ditangguhkan, tapi memang wisuda saya itu harusnya di Desember. Dan saya kan dinyatakan lulus itu setelah yudisium, dan yudisium saya kan Desember,” ujar Bahlil kepada wartawan usai rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI, Rabu (13/11/2024).

Bahlil juga menyatakan bahwa ia belum mengetahui isi surat keputusan dari UI yang menyatakan pembatalan kelulusannya.

Saat ini, ia hanya menerima surat rekomendasi mengenai perbaikan atau revisi disertasi yang telah disusunnya.

“Saya belum tahu isinya ya, saya belum tahu isinya. Tapi yang jelas bahwa kalau rekomendasi nya mungkin sudah dapat, saya sudah dapat,” jelas Bahlil.

Lebih lanjut, Bahlil menegaskan bahwa ia harus menyelesaikan revisi disertasinya agar dinyatakan selesai dalam program doktor yang dijalaninya.

“Kalau kemarin disertasi saya itu setelah disertasi ada perbaikan disertasi, jadi setelah perbaikan disertasi, baru dinyatakan selesai. Lebih rincinya nanti tanya di UI aja ya,” ungkapnya.

Sebelumnya, UI mengumumkan penangguhan kelulusan Bahlil.

Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) UI Yahya Cholil Staquf menyebutkan, keputusan ini diambil berdasarkan rapat koordinasi empat organ UI.

"Kelulusan BL, mahasiswa Program Doktor (S3) SKSG ditangguhkan, mengikuti Peraturan Rektor Nomor 26 Tahun 2022, selanjutnya akan mengikuti keputusan sidang etik," ujar Yahya dalam keterangan yang diterima, Rabu (13/11/2024).

“Keputusan ini diambil pada Rapat Koordinasi 4 Organ UI, yang merupakan wujud tanggung jawab dan komitmen UI untuk terus meningkatkan tata kelola akademik yang lebih baik, transparan, dan berlandaskan keadilan," ujar dia.

Yahya menegaskan, UI terus berupaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan untuk menjadi institusi pendidikan yang terpercaya berlandaskan 9 Nilai Universitas Indonesia.

UI juga meminta maaf kepada masyarakat atas permasalahan terkait Bahlil.

Universitas mengakui bahwa permasalahan ini bersumber dari kekurangan internal dan sedang mengambil langkah-langkah untuk mengatasinya, baik dari segi akademik maupun etika.

UI pun telah melakukan evaluasi mendalam terhadap tata kelola penyelenggaraan Program Doktor (S3) di SKSG sebagai komitmen untuk menjaga kualitas dan integritas akademik.

“Tim Investigasi Pengawasan Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari unsur Senat Akademik dan Dewan Guru Besar telah melakukan audit investigatif terhadap penyelenggaraan Program Doktor (S3) di SKSG yang mencakup pemenuhan persyaratan penerimaan mahasiswa, proses pembimbingan, publikasi, syarat kelulusan, dan pelaksanaan ujian,” imbuh Yahya.

Bahlil sebelumnya meraih gelar Doktor dalam program studi Kajian Strategik dan Global di UI dengan predikat cumlaude.

Disertasi yang diangkat berjudul “Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia”, sesuai dengan bidang yang ia tekuni selama beberapa tahun saat menjadi menteri.

Dalam disertasinya, dia mengidentifikasi empat masalah utama dari dampak hilirisasi yang memerlukan penyesuaian kebijakan, yaitu dana transfer daerah, keterlibatan pengusaha daerah yang minim, keterbatasan partisipasi perusahaan Indonesia dalam sektor hilirisasi bernilai tambah tinggi, serta belum adanya rencana diversifikasi pasca-tambang.

Bahlil merekomendasikan empat kebijakan utama sebagai solusi, yaitu reformulasi alokasi dana bagi hasil terkait aktivitas hilirisasi, penguatan kebijakan kemitraan dengan pengusaha daerah, penyediaan pendanaan jangka panjang untuk perusahaan nasional di sektor hilirisasi, dan kewajiban bagi investor untuk melakukan diversifikasi jangka panjang.

Namun, disertasi Bahlil dianggap janggal oleh banyak pihak, salah satunya Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) yang mengeklaim bahwa mereka dicatut sebagai informan utama dalam disertasi tersebut.

Koordinator Nasional Jatam Melky Nahar menjelaskan bahwa pihaknya telah mengirimkan surat keberatan kepada UI pada Kamis (7/11/2024) karena tidak pernah memberikan persetujuan untuk dijadikan informan utama.

Melky menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah diwawancarai langsung oleh Bahlil, meskipun mereka pernah memberikan persetujuan wawancara kepada seorang peneliti bernama Ismi Azkya pada 28 Agustus 2024.

Saat itu, Ismi Azkya mengaku kepada Jatam sedang melakukan penelitian untuk dirinya sendiri sebagai tim peneliti di Lembaga Demografi UI.

“Sebagaimana ia memperkenalkan diri kepada kami. Ia hanya menjelaskan sedang melakukan penelitian terkait dengan profesinya sebagai peneliti di Lembaga Demografi UI,” kata Melky.

“Adapun penelitian yang dimaksud berkaitan dengan dampak hilirisasi nikel bagi masyarakat di wilayah tambang,” sambungnya.

Melky menegaskan ketika Ismi Azkya mengajukan penelitian hingga proses wawancara, Jatam tidak diberikan informasi bahwa hal ini adalah bagian proses penyelesaian disertasi Bahlil.

“Kami tidak diberi informasi yang layak dan memadai bahwa wawancara tersebut merupakan salah satu proses penelitian bagi disertasi Bahlil Lahadalia,” jelas Melky.

Selain itu, Ismi Azkya juga tidak dapat memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai tujuan penelitiannya, sampai akhirnya terungkap bahwa nama Jatam dijadikan informasi utama dalam disertasi Bahlil.

Sumber