Minat Warga Lereng Pegunungan di Magelang Nyoblos pada Pilkada Rendah, KPU Beberkan Sebabnya
MAGELANG, KOMPAS.com - Rendahnya tingkat partisipasi pemilih dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) membayangi Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.
Masyarakat di lereng-lereng pegunungan, khususnya, disebut enggan menyalurkan hak pilihnya karena kendala akses atau mobilitas ke tempat pemungutan suara (TPS).
Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Yohanes Bagyo Harsono mengatakan, tingkat partisipasi pemilih yang rendah berpotensi terjadi di seluruh TPS di kota/kabupaten di Indonesia.
Hal tersebut, menurut dia, tak lepas dari kebijakan regrouping TPS dari pemilihan umum (pemilu).
Pada pemilu, misalnya, setiap TPS maksimal diperuntukkan bagi 300 pemilih. Sedangkan, pada pilkada setiap TPS maksimal untuk 600 pemilih.
Kabupaten Magelang sendiri melakukan regrouping dari 4.407 TPS pada pemilu menjadi 2.011 TPS untuk pilkada.
“Satu TPS harus menggabungkan dua RT, dua kampung, atau tiga dusun yang aksesnya, misal, melewati perkebunan yang luas, persawahan, atau sungai,” ujarnya di sela simulasi penghitungan suara pilkada di Kecamatan Sawangan, Minggu (10/11/2024).
Bagyo mengatakan, kecamatan yang berpeluang tingkat partisipasinya rendah ada di Srumbung dan Dukun yang berada di lereng Gunung Merapi serta Kaliangkrik di lereng Gunung Sumbing.
Menurut dia, TPS di kawasan tersebut bisa dijangkau dengan moda transportasi, akan tetapi memicu keengganan warga untuk datang, terutama kalangan lanjut usia (lansia).
Oleh karena itu, panitia pemilihan kecamatan (PPK) telah diminta melakukan sosialisasi agar masyarakat mau mencoblos pada Rabu, 27 November mendatang.
“Target partisipasi (pilkada) 90,1 persen. Kami akan berusaha meskipun itu berat. Karena, secara historis, sejak pilkada serentak pertama, Kabupaten Magelang (tingkat partisipasi) belum pernah mencapai 80 persen,” pungkas Bagyo.
