Modus Label Made in Vietnam dalam Perang Dagang AS-China
HANOI, KOMPAS.com – Pemerintah Vietnam berkomitmen menindak praktik ilegal transhipment barang asal China yang disamarkan sebagai produk Vietnam untuk dikirim ke Amerika Serikat (AS).
Langkah ini diambil untuk meredam dampak dari kenaikan tarif impor yang diberlakukan oleh Pemerintahan Presiden AS Donald Trump.
Pada Rabu (2/4/2025), AS resmi menetapkan tarif sebesar 46 persen terhadap sejumlah produk asal Vietnam. Namun, penerapan tarif ini masih ditangguhkan selama 90 hari sejak Rabu (9/4/2025), sembari kedua negara menggelar negosiasi.
Dalam negosiasi tersebut, Vietnam berharap Pemerintah AS dapat menurunkan tarif menjadi kisaran 22 hingga 28 persen.
Penasihat Dagang Gedung Putih, Peter Navarro, menyatakan kekhawatirannya terhadap praktik transhipment ilegal.
Menurut dia, sejumlah perusahaan asal China diduga mengirimkan produknya ke AS melalui Vietnam dan mengganti label menjadi "Made in Vietnam" guna menghindari tarif tinggi dari Washington.
Investigasi AS menunjukkan bahwa barang-barang asal China hanya singgah sebentar di pelabuhan Vietnam untuk mendapatkan dokumen asal produksi. Setelah itu, produk dikirim ke AS dengan tarif lebih rendah.
Praktik ini dianggap sebagai celah perdagangan yang merugikan AS. “Vietnam membiarkan dirinya digunakan sebagai ‘jalan tikus’ oleh perusahaan-perusahaan China,” ujar Navarro.
Menanggapi kebijakan tarif tersebut, Pemerintah Vietnam langsung menggelar rapat darurat pada Kamis (3/4/2025)
Dalam pertemuan itu, pemerintah menginstruksikan otoritas bea cukai dan kementerian terkait untuk memperketat pengawasan.
“Vietnam akan menindak tegas kecurangan perdagangan,” demikian pernyataan resmi Pemerintah Vietnam, tanpa menyebutkan secara rinci bentuk tindakan yang akan diambil.
Selain itu, Vietnam juga mulai memperketat ekspor produk semikonduktor yang memiliki potensi digunakan untuk kepentingan sipil maupun militer oleh China.
Sebuah draf peraturan baru yang diperoleh Reuters menyebutkan bahwa sejumlah mitra dagang besar, termasuk AS, meminta Vietnam membatasi aliran teknologi strategis ke negara ketiga tanpa izin dari negara pengekspor.
Kebijakan tersebut sejalan dengan strategi Washington untuk membatasi akses China terhadap chip canggih yang berkaitan dengan kecerdasan buatan (AI).
Sebagai bagian dari sinyal positif kepada AS, Vietnam dikabarkan telah memberikan izin operasi kepada Starlink—layanan internet satelit milik Elon Musk—untuk beroperasi di negara tersebut.
Meski demikian, Hanoi tetap berusaha menjaga hubungan dengan Beijing. China tercatat sebagai salah satu sumber investasi terbesar bagi Vietnam. Di sisi lain, kedua negara masih berselisih soal batas wilayah di Laut China Selatan.
Pada Jumat (11/4/2025), Kementerian Luar Negeri China mengumumkan bahwa Presiden Xi Jinping dijadwalkan melakukan kunjungan kenegaraan ke Vietnam pada pekan depan.
Kunjungan itu disebut akan membahas peningkatan kerja sama perdagangan antara kedua negara.
