Muhammadiyah Gelar Tanwir dan Peringatan Milad di NTT, Undang Prabowo
PP Muhammadiyah akan menggelar Tanwir sekaligus memperingati Milad ke-112 Muhammadiyah di Kupang, NTT. Muhammadiyah mengundang Presiden Prabowo Subianto untuk menghadiri acara tersebut.
"Insyaallah kami sudah bersurat langsung dan bertemu untuk mengundang Presiden RI Pak Prabowo Subianto untuk membuka dan menyampaikan amanat dalam Tanwir itu. Mudah-mudahan tidak ada kendala karena masih mengikuti G20 dan tugas-tugas ke luar negeri," kata Ketum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, dalam konferensi pers, yang disiarkan secara daring, Senin (18/11/2024).
Diketahui, Milad atau ulang tahun Muhammadiyah yang ke-112 jatuh pada hari ini. Namun, Muhammadiyah akan menggelar peringatan Milad sekaligus Tanwir secara bersamaan di Kupang, NTT, yang akan digelar pada 4-6 Desember 2024.
Kegiatan Tanwir yang merupakan permusyawaratan tertinggi setelah Muktamar dirancang tidak hanya untuk menegaskan langkah persyarikatan, tetapi juga sebagai momen syiar yang lebih luas.
"Untuk Milad kali ini, memang Pimpinan Pusat Muhammadiyah tidak menyelenggarakan resepsi secara khusus, karena resepsinya akan digabung dengan Tanwir," katanya.
Acara peringatan Milad ke-112 dan Tanwir itu akan mengusung tema menghadirkan kemakmuran untuk semua. Haedar menjelaskan, tujuan mengangkat tema tersebut sesuai dengan tujuan bangsa, yaitu mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur yang harus dinikmati oleh seluruh warga negara, bukan hanya sejumlah kelompok.
"Konsep kemakmuran kan konsep yang lebih pada kesejahteraan, dan kemampuan kita memanfaatkan sumberdaya alam yang subur untuk kesejahteraan rakyat, yang bagi kami kesejahteraan rakyat itu juga sebenarnya bagi Indonesia yang berbasis pada pancasila, bukan hanya bersifat pada fisik semata tetapi juga hal-hal yang berdimensi kerohanian," katanya.
Sementara itu Sekretaris PP Muhammadiyah, Muhammad Sayuti mengungkap alasan memilih tema tersebut. Menurutnya, kemakmuran merupakan salah satu tujuan nasional, yaitu Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945, sehingga pemerintah diminta mewujudkan Indonesia yang makmur sekaligus perintah konstitusi dan cita-cita nasional.
"Peran pemerintah sangat sentral dalam pembangunan yang membawa kemakmuran berbasis konstitusi, sebagaimana dinyatakan oleh Presiden Prabowo Subianto saya kutip, dalam membangun ekonomi menyelamatkan negara membangun kemakmuran dan mengurangi kemiskinan pemerintah harus menjadi pelopor," ujarnya.
"Pemerintah tidak boleh hanya menjadi wasit, ini bedanya paham neoliberal dan paham ekonomi konstitusi, para pejabat negara dari pusat sampai daerah yang tersebar di seluruh institusi dan instansi wajib menjalankan konstitusi sebagai kebijakan imperatif mewujudkan kehidupan rakyat yang berkemakmuran, jangan sampai makmur sendiri dan kelompok sendiri sementara rakyat tidak makmur kehidupannya," tambahnya.
Simak juga Video ‘Muhammadiyah Minta Keputusan Kelola Tambang Tak Ditarik-tarik ke Politik’
[Gambas Video 20detik]
