MUI Minta Parpol-DPR Serius Kaji Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD
Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) IV. Hasilnya, MUI menghasilkan sejumlah rekomendasi, salah satunya meminta DPR hingga partai politik serius mengkaji ulang sistem pilkada yang ada sekarang.
"MUI mendorong pemerintah, DPR, partai politik dan berbagai pemangku kepentingan untuk serius menindaklanjuti ajakan Presiden agar mengkaji ulang sistem pemilihan umum secara langsung untuk kepala daerah dan wakil kepala daerah," kata Wasekjen MUI Rofiqul Umam Ahmad, dalam konferensi pers di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (19/12/2024).
Rofiqul mengatakan sistem yang ada sekarang banyak mendatangkan keburukan. Seperti pemborosan hingga money politics atau politik uang.
"Sistem ini dipandang banyak mendatangkan kemudaratan dan dampak negatif, antara lain pemborosan karena membutuhkan biaya yang sangat mahal, maraknya money politics serta terjadinya polarisasi di tengah masyarakat," tuturnya.
Lebih lanjut, MUI juga mengingatkan pimpinan kepala daerah yang terpilih dapat menjalankan amanatnya. Diharapkan juga kepala daerah teepilih dapat menerapkan sifat jujur, bisa menjaga kepercayaan, menyampaikan kebenaran, hingga mengungkap kebatilan.
"MUI mengingatkan kepada para pimpinan nasional dan pimpinan daerah bahwa jabatan yang diemban merupakan amanat dari rakyat sehingga harus dijalankan sebaik-baiknya," ucapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua MUI Bidang Informasi dan Komunikasi Masduki Baidlowi mengatakan pihaknya menyeriusi terkait pembahasan perubahan sistem pemilihan tersebut. Dirinya meminta agar ada diskusi matang agar keputusan yang diambil adalah yang terbaik.
"MUI sebenarnya meminta menyeriusi bagaimana partai politik dan seluruh stakeholder-nya menyeriusi soal ini, dikaji secara matang. Jadi imbauan Presiden saya kira sangat penting dan itu harus diseriusi," kata dia.
"Dan MUI meminta itu supaya ada diskusi yang matang di masyarakat sehingga nanti, ketika diambil keputusan, itu sudah merupakan keputusan yang sangat matang," tambahnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto berbicara mengenai perbaikan sistem pemilihan kepala daerah (pilkada). Ia mencontohkan negara Malaysia hingga India yang memilih gubernur lewat DPRD.
Hal itu diungkap Prabowo dalam sambutannya di HUT ke-60 Golkar yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC) Sentul, Bogor, Kamis (12/12). Prabowo mengaku tertarik dengan pemikiran Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia yang menyatakan perlu adanya perbaikan sistem demokrasi.
"Saya sangat tertarik pemikiran Ketum Golkar. Menurut saya, hari ini yang paling penting, yang disampaikan Partai Golkar tadi, bahwa kita semua merasakan demokrasi yang kita jalankan ada suatu, ada beberapa hal yang harus kita perbaiki bersama-sama," kata Prabowo.
Prabowo bicara perlunya perbaikan sistem pemilihan. Ia mengatakan sistem pilkada saat ini terlalu mahal. Ia meminta semua partai politik harus berani mengakui itu.
"Menurut saya, kita harus perbaiki sistem kita, dan kita tidak boleh malu untuk mengakui bahwa kemungkinan sistem ini terlalu mahal, dari wajah yang menang pun saya lihat lesu juga, yang menang lesu, apalagi yang kalah," ujarnya.
Prabowo mencontohkan negara tetangga Malaysia, Singapura, India yang hanya memilih DPRD. Setelah itu, DPRD-lah yang memilih gubernur.
"Saya lihat negara tetangga kita efisien, Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, ya sudah DPRD itulah milih gubernur atau bupati," ujar Prabowo.
Simak juga Video ‘Alasan Tito Sebut Gubernur Dipilih DPRD Juga Bentuk Demokrasi’
[Gambas Video 20detik]
