MUI Minta Prabowo Perkuat KPK dan Pimpin Langsung Pemberantasan Korupsi
JAKARTA, KOMPAS.com – Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung pemberantasan korupsi, serta memperkuat independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Usulan ini muncul dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) ke-4 MUI di Jakarta pada Kamis (19/12/2024).
Wakil Sekretaris Jenderal MUI, Rofiqul Umam Ahmad, menegaskan perlunya langkah konkret dari pemerintah untuk menghadapi situasi darurat korupsi di Indonesia. Menurutnya, penguatan KPK sebagai lembaga independen menjadi kunci penting dalam proses tersebut.
“MUI mendorong agar Presiden Republik Indonesia memimpin langsung pemberantasan korupsi mengingat negara kita telah berada dalam status darurat korupsi dan hendaknya memperkuat KPK sebagai lembaga negara yang independen,” kata Rofiqul Umam Ahmad, seperti dikutip dari Antara.
MUI menyambut baik misi Astacita dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam mewujudkan Indonesia Emas. Konsistensi, sistematisme, dan kesinambungan dari kebijakan pusat hingga daerah menjadi harapan utama dalam pemberantasan korupsi.
Selain penguatan KPK, MUI mengingatkan para pemimpin nasional dan daerah mengenai amanat rakyat yang mereka emban. Aspirasi masyarakat seharusnya menjadi dasar pembuatan kebijakan.
"Semua pimpinan diharapkan semakin dekat dengan rakyat dan mendengarkan aspirasi mereka," ujar Rofiqul.
MUI juga mendorong konsistensi terhadap janji kampanye dan menuntut pemimpin menjadi teladan dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila serta prinsip demokrasi.
Integritas dan komitmen terhadap pemberantasan korupsi dianggap menjadi langkah penting demi kepercayaan publik terhadap pemerintah.
