Mulai Tempati Borrow Area, Warga Terdampak Pembangunan Bendungan Jragung Butuh Masjid dan Jalan Lingkungan
UNGARAN, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Semarang, Bondan Marutohening, meminta Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali-Juana mempercepat pembangunan fasilitas umum di lahan relokasi borrow area pembangunan Bendungan Jragung.
Bondan mengatakan, pembangunan fasilitas yang harus dipercepat antara lain adalah masjid dan jalan lingkungan.
"Warga Dusun Kedungglatik Desa Candirejo Kecamatan Pringapus sudah pindah ke lokasi borrow area, karena itu fasumnya harus segera dibangun untuk menambah kenyamanan dan sangat dibutuhkan warga," ujarnya, Jumat (10/1/2025) sore.
Dikatakan, bangunan fisik rumah untuk relokasi warga sudah terbangun.
"Saat ini yang belum pembangunan masjid, jalan akses masuk, dan jalan lingkungan yang ada di sana," kata Bondan.
"Pihak BBWS Pemali-Juana tetap bertanggung jawab dan Pemkab Semarang hanya tinggal memfasilitasi saja. Bahkan untuk masalah pembangunan masjid dan jalan ini hanya tinggal pelaksanaannya saja dan permasalahan yang lainnya tidak ada," ungkapnya.
Menurut Bondan, DPRD Kabupaten Semarang bersama eksekutif menggelar rapat membahas progres penggantian sejumlah aset milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) yang terdampak proyek strategis nasional pada Jumat (10/1/2025).
"Selain terkait Bendungan Jragung dengan BBWS, rapat juga menghadirkan PT Jasa Marga Jogja Bawen, PLN, serta sejumlah konsultan," paparnya.
Warga Kedungglatik Desa Candirejo, Andre Arifin, menyatakan dukungannya terhadap percepatan pembangunan fasilitas umum di borrow area warga terdampak pembangunan Bendungan Jragung.
"Dengan adanya fasilitas umum, termasuk masjid dan jalan lingkungan serta IPAL, maka kehidupan warga akan lebih baik," ujarnya.
Seperti diketahui, 82 KK di Dusun Kedungglatik Desa Candirejo Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang terdampak proyek Bendungan Jragung.
Mereka harus pindah karena tempat tinggal lama akan ditenggelamkan.
Bupati Semarang, Ngesti Nugraha, menyampaikan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menghibahkan lahan seluas 18,6 hektar untuk lahan relokasi.
"Di lahan seluas 18,6 hektar tersebut, 3.000 meter persegi di antaranya akan digunakan untuk pemakaman, 2,3 hektar untuk hunian warga, dan sisanya bisa digunakan untuk bercocok tanam," kata Ngesti.
