Mutasi Pati TNI Terbesar di Awal Pemerintahan Prabowo

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto melakukan rotasi dan mutasi terhadap 300 perwira tinggi (pati) TNI melalui Surat Keputusan Panglima TNI 1545/XII/2024 tertanggal 6 Desember.

Mutasi ini menjadi yang pertama dan terbesar pada awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang juga berlatar belakang militer.

Surat Keputusan Panglima TNI itu perihal Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

“Telah resmi ditetapkan rotasi dan mutasi 300 pati (perwira tinggi) TNI terdiri dari 143 pati TNI AD, 92 pati TNI AL, dan 65 pati TNI AU,” kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Hariyanto kepada Kompas.com, Senin (9/12/2024).

Dalam mutasi kali ini, Panglima mengubah pucuk pimpinan berbagai jabatan strategis, antara lain Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I, Panglima Kostrad (Pangkostrad), dan Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspampres).

Tak hanya itu, Panglima menunjuk Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) baru dalam dokumen surat tersebut.

Tiga jenderal TNI juga ditugaskan untuk menempati jabatan sipil di kementerian/lembaga.

Lantas siapa saja sosok-sosok Pati yang dimutasi dan rotasi tersebut? Berikut rangkumannya

Dalam Surat Keputusan Panglima terbaru, posisi Pangkogabwilhan I kini diduduki oleh TNI Angkatan Darat (AD), tak seperti sebelumnya dijabat oleh TNI Angkatan Laut (AL).

Pangkogabwilhan I dijabat oleh Mayjen TNI Kunto Arief Wibowo yang sebelumnya menjabat Staf Ahli bidang Ekonomi Setjen Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas).

Adapun Laksdya TNI Rachmad Jayadi, yang sebelumnya Pangkogabwilhan I, kini dimutasi sebagai Pati Mabes TNI AL dalam rangka pensiun.

Kemudian, penugasan baru juga didapat oleh Letjen TNI Mohammad Fadjar yang kini menjabat sebagai Panglima Kostrad (Pangkostrad).

Ia menggantikan Letjen TNI Mohamad Hasan, Pangkostrad sebelumnya yang kini menjabat Komandan Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (Dankodiklatad).

Sementara itu, Panglima menunjuk Mayjen TNI Achiruddin sebagai Danpaspampres.

Achiruddin pernah menjabat sebagai Danpaspampres pada Desember 2023, sebelum mendapatkan promosi jabatan sebagai Pangdam VI/Mulawarman pada Surat Keputusan Panglima, 18 Oktober lalu.

Sebagai pengganti Achiruddin di Pangdam VI/Mulawarman, Panglima telah menunjuk Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha, yang sebelumnya sebagai Asintel Panglima TNI.

Selain itu, Panglima menunjuk Letjen TNI Nugroho Sulistyo Budi sebagai Kepala BSSN baru.

Jabatan yang ditinggalkan Nugroho sebagai Inspektur Utama Badan Intelijen Negara (BIN), kini diisi Mayjen TNI R. Sidharta Wisnu Graha.

Nugroho dan Sidharta masih perlu menunggu surat keputusan presiden (keppres) sebelum resmi menjabat.

Adapun Nugroho tercatat pernah mengemban sejumlah jabatan strategis di lingkungan TNI maupun Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

Jenderal bintang 3 ini tercatat pernah mengemban jabatan sebagai Dandim 0733/BS.

Ia aktif bertugas sebagai Dandim 0733/BS pada 2009 hingga 2011.

Tak hanya itu, Panglima juga merombak jabatan Atase Pertahanan (Athan) di 11 negara.

Rinciannya, Kolonel Inf. Tri Andi Kuswantoro sebagai Athan RI untuk Malaysia, Kolonel Arh Tony Aris Setyawan sebagai Athan RI untuk Uni Emirat Arab (UAE), Kolonel Arh Zaenal Arifin sebagai Athan RI di Arab Saudi, Kolonel Arm Robertus Subono sebagai Penasihat Militer Perwakilan Tetap RI PBB di New York, Amerika Serikat, Kolonel Laut (P) Sumartono sebagai Athan RI untuk China, dan Kolonel Laut (E) Hidayaturrahman sebagai Athan RI untuk Jepang.

Kemudian, Kolonel Laut (E) Novera Budi L sebagai Athan RI untuk Australia, Kolonel Mar Burhanudin sebagai Athan RI untuk India, Kolonel Pnb Budi Susilo sebagai Athan RI untuk Rusia, Kolonel Sus Hendra Gunawan sebagai Athan RI untuk Perancis, dan Kolonel Pnb Yose Ridha sebagai Athan RI untuk Amerika Serikat.

Dalam Surat Keputusan Panglima, sebanyak tiga jenderal TNI aktif juga ditugaskan menempati jabatan sipil.

Mereka antara lain Mayjen TNI Maryono sebagai Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Perhubungan, Mayjen TNI Irham Waroihan sebagai Irjen Kementerian Pertanian, dan Laksamana Pertama TNI Ian Heriyawan di Badan Penyelenggara Haji.

Dalam dokumen Surat Keputusan Panglima, tiga Pati TNI itu dimutasi menjadi staf khusus kepala staf di matra masing-masing.

Adapun Mayjen TNI Maryono sebelumnya menjabat sebagai Koorsahli Panglima TNI. Lalu, Mayjen TNI Irham Waroihan sebelumnya sebagai Wakil Inspektur Jenderal TNI Angkatan Darat (Wairjenad).

Sementara itu, Laksamana Pertama TNI Ian Heriyawan sebelumnya menjabat Kepala Pusat Pembinaan Mental (Kapusbintal) TNI.

Pengamat militer Khairul Fahmi melihat mutasi ini mencerminkan beberapa hal penting, salah satunya reorientasi pola komando.

Mutasi kali ini terlihat bahwa penempatan perwira berdasarkan kebutuhan strategis.

"Ini menunjukkan fleksibilitas dalam struktur TNI. Hal ini mencerminkan upaya untuk memastikan efektivitas operasional dan kesiapan menghadapi tantangan strategis di wilayah-wilayah tertentu," ungkap Khairul kepada Kompas.com, Senin malam.

Khairul melihat salah satu yang paling menarik dari mutasi ini adalah pertama kalinya posisi Pangkogabwilhan I dipegang oleh perwira TNI AD.

Sebelumnya, posisi ini lazimnya dipercayakan kepada perwira TNI Angkatan Laut yang mencerminkan wilayah kerja Pangkogabwilhan I yang meliputi Laut Natuna Utara.

Wilayah ini salah satu kawasan strategis dengan potensi konflik terkait sengketa Laut China Selatan.

"Namun, langkah menempatkan perwira TNI AD ini menunjukkan adanya perubahan pola yang mencerminkan fleksibilitas baru dalam struktur komando. Pengisian jabatan strategis kini tampaknya lebih berfokus pada kebutuhan operasional dan visi jangka panjang, ketimbang sekadar mengikuti pola tradisional berdasarkan matra," ujar dia.

Di lain sisi, kata Khairul, penempatan perwira TNI AD merefleksikan kebutuhan akan pendekatan baru dalam menghadapi tantangan di kawasan.

"Misalnya memperkuat integrasi operasi darat dengan operasi laut untuk memastikan respons yang lebih menyeluruh. Langkah ini juga dapat dipandang sebagai sinyal memberikan peluang yang lebih luas bagi semua matra untuk berkontribusi di berbagai lini strategis," tutur Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) ini.

Selain reorientasi pola komando, mutasi kali ini juga dinilai sebagai penanda dimulainya proses konsolidasi strategis yang lebih besar untuk membangun fondasi pertahanan negara agar stabil dan lebih responsif terhadap tantangan.

Namun demikian, Khairul mengingatkan agar reorientasi dan konsolidasi tetap dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip profesionalisme, akuntabilitas dan integritas TNI.

"Agar TNI tetap menjadi institusi yang kokoh dan dipercaya oleh seluruh rakyat Indonesia," katanya. 

Sumber