Negara-negara Waswas Usai Geger Korsel Sempat Darurat Militer
Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk-yeol membuat kehebohan gara-gara mengumumkan darurat militer secara mendadak. Negara-negara lain pun waswas akibat tindakan Yoon.
Dilansir BBC, Yonhap, dan AFP, Rabu (4/12/2024), Yoon mengumumkan darurat militer pada Selasa (3/12) malam waktu setempat. Pengumuman mendadak itu menjadi darurat militer di Korsel untuk pertama kalinya dalam hampir 50 tahun.
Keputusan Yoon diumumkan melalui siaran televisi pada pukul 23.00 waktu setempat. Dia mengklaim terdapat ‘kekuatan anti-negara’ dan ancaman dari Korea Utara. Namun belakangan, terungkap keputusan itu tidak didorong oleh ancaman eksternal tetapi oleh situasi politik internal.
Dalam pidatonya, Yoon memaparkan upaya oposisi untuk melemahkan pemerintahannya. Dia juga mengatakan dirinya mengumumkan darurat militer untuk ‘menghancurkan kekuatan anti-negara yang telah menimbulkan kekacauan’.
Dekrit darurat militer yang diumumkan Yoon untuk sementara menempatkan militer sebagai penanggung jawab pemerintahan. Dalam waktu singkat, sejumlah serdadu dan polisi dikerahkan ke gedung parlemen. Sejumlah helikopter bahkan terlihat mendarat di atap gedung tersebut.
Media lokal juga menampilkan tayangan pasukan bertopeng dan bersenjata memasuki gedung parlemen. Sementara, staf gedung mencoba menahan mereka dengan alat pemadam kebakaran.
Sekitar pukul 23.00 waktu setempat (21.00 WIB), militer Korsel mengeluarkan aturan larangan protes dan aktivitas oleh parlemen serta kelompok politik, sekaligus menempatkan media di bawah kendali pemerintah. Namun, politikus Korsel segera menyebut dekrit darurat militer yang dikeluarkan Yoon ilegal dan inkonstitusional.
Pemimpin partainya sendiri, Partai Kekuatan Rakyat yang konservatif, juga menyebut tindakan Yoon sebagai ’langkah yang salah’. Sementara itu, Lee Jae-myung selaku pemimpin Partai Demokrat yang merupakan oposisi terbesar meminta anggota parlemen dari partainya untuk berkumpul di parlemen guna menolak deklarasi tersebut.
Keputusan Yoon itu juga memicu ribuan orang berkumpul di depan parlemen sebagai bentuk protes. Anggota parlemen dari kubu oposisi langsung bergegas ke Gedung Parlemen dan menggelar pemungutan suara darurat demi mencabut darurat militer. Beberapa jam kemudian Yoon mencabut perintah darurat militer.
Langkah Yoon itu memicu kekhawatiran dari beberapa negara. Berikut sejumlah negara yang merespons darurat militer Korsel itu
Kedutaan Besar China di Seoul memperingatkan warganya untuk bersikap ‘hati-hati’ usai darurat militer diumumkan di Korsel. Kedutaan Besar China meminta warganya bersikap tenang dan mematuhi aturan.
"Menyarankan warga negara Tiongkok di Korea Selatan untuk tetap tenang, memantau perkembangan situasi politik Korea Selatan, meningkatkan kewaspadaan terhadap keselamatan, membatasi perjalanan yang tidak perlu, dan bersikap hati-hati saat mengungkapkan pendapat politik," demikian pernyataan Kedubes China di Seoul.
Pemerintah Inggris mengatakan akan mengikuti dengan saksama situasi di Korsel. Inggris meminta warganya memantau status perjalanan ke Korsel.
"Kami memantau dengan saksama perkembangan di Korea Selatan. Kami menyarankan semua warga negara Inggris untuk memantau saran perjalanan Inggris untuk mendapatkan informasi terkini dan mengikuti saran dari otoritas setempat," kata wakil juru bicara Perdana Menteri Inggris Keir Starmer kepada wartawan.
Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.
Amerika Serikat (AS) menyatakan ‘kekhawatiran serius’ atas Korsel setelah Presiden Yoon mengumumkan darurat militer. Wakil Menteri Luar Negeri AS, Kurt Campbell, berharap setiap masalah politik internal dilakukan secara damai.
"Kami mengamati perkembangan terkini di ROK dengan kekhawatiran serius," kata Campbell, merujuk pada Korea Selatan dengan nama resminya, Republik Korea.
"Kami memiliki harapan dan ekspektasi bahwa setiap pertikaian politik akan diselesaikan secara damai dan sesuai dengan aturan hukum. Saya ingin menggarisbawahi bahwa aliansi kami dengan ROK sangat kuat, dan kami mendukung Korea di masa ketidakpastian mereka," sambungnya.
Pemerintah AS pun mengaku lega setelah Yoon mencabut darurat militer usai parlemen menolak. Meski begitu, Kedutaan Besar AS di Seoul tetap mengeluarkan peringatan darurat kepada setiap warganya bahwa situasinya ’tidak pasti’ usai darurat militer dicabut.
Warga AS di Korsel diimbau untuk mengambil tindakan pencegahan demi keselamatan mereka, seperti menghindari area-area yang menjadi lokasi unjuk rasa. Kedubes AS juga mengunggah informasi darurat pada situs resminya pada Rabu (4/12) atau sehari setelah Yoon menetapkan darurat militer yang akhirnya dicabut beberapa jam kemudian.
"Menyusul pengumuman Presiden Yoon untuk mencabut deklarasi darurat militer, situasi masih tidak pasti," demikian pernyataan Kedubes AS di Seoul.
"Warga negara AS harus mengantisipasi potensi gangguan-gangguan. Ketika berada di tempat umum, Anda harus memperhatikan lingkungan sekitar dan melakukan tindakan pencegahan keselamatan secara rutin," imbau Kedubes AS dalam pernyataannya.
Kedubes AS mengingatkan warganya bahwa unjuk rasa damai bisa berubah menjadi konfrontatif dan meningkat menjadi kekerasan. Kedubes AS mengumumkan semua janji temu konsuler rutin dan pemohon visa sepanjang Rabu (4/12) dibatalkan.
Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba mengatakan Tokyo sedang memantau situasi di Korsel dengan ‘kekhawatiran yang luar biasa dan serius’. Ishiba juga mengatakan Tokyo tidak mengetahui ‘informasi apa pun yang menunjukkan bahwa warga negara Jepang (yang tinggal di Korea Selatan) terluka’.
Ishiba mengatakan pemerintah ‘mengambil semua tindakan yang mungkin’ untuk memastikan keselamatan warga negara Jepang. Termasuk, katanya, mengeluarkan peringatan melalui email konsuler.
"Kami akan terus melakukan segala yang kami bisa untuk memastikan keselamatan mereka," katanya.
Rusia mengatakan situasi darurat militer di Korsel ‘memprihatinkan’. Rusia menaruh perhatian penuh terkait situasi di Korsel.
"Situasinya memprihatinkan. Kami mengawasi dengan saksama," kata Juru bicara Presiden Vladimir Putin, Dmitry Peskov.
