Nomor Wapres Gibran Tak Aktif, Pelajar SMA 2 Cibitung Adukan Pungli Sekolah ke Bro Ron PSI
BEKASI, KOMPAS.com - Seorang pelajar SMAN 2 Cibitung, Kabupaten Bekasi yang belum diketahui identitasnya gagal melaporkan temuan dugaan pungutan liar (pungli) di lingkungan sekolahannya ke Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Penyebabnya, nomor kontak aduan milik Gibran ternyata tidak aktif.
Alhasil, ia memilih mengadu ke politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ronald Aristone Sinaga. Aduan tersebut kemudian diviralkan oleh sosok yang dikenal Bro Ron melalui akun Instagramnya, @brorondm.
"Mas Gibran kan ngadain lapor Mas Wapres, saya coba lapor ternyata nomornya sudah off," kata pelajar tersebut, dikutip dari tangkapan layar unggahan Ronald dalam Instagramnya, Kamis (5/12/2024).
Dalam upaya pengaduan ke Gibran, pelajar tersebut turut membeberkan nilai dugaan pungli, yakni berkisar Rp 1 juta hingga Rp 2,5 juta per pelajar atau wali murid. Adapun jumlah murid di sekolah ini sekitar 600 anak.
Pelajar tersebut juga mengungkapkan bahwa permintaan uang dari pihak sekolah melalui komite sekolah untuk pembuatan pagar dan bangunan sekolah.
Ia terpaksa mengadu lantaran pihak sekolah diduga mengancam siswa tidak bisa mengikuti ujian akhir semester (UAS) apabila tidak memberikan uang pembuatan pagar dan bangunan.
"Masalahnya kalau enggak bayar, enggak dikasih kertas ulangan, bang. Gimana mau maju Indonesia emas," keluh pelajar tersebut.
Terpisah, Humas SMAN 2 Cibitung membantah adanya dugaan pungli berkedok pembuatan pagar dan bangunan di sekolahannya.
Namun, ia mengakui bahwa sekolah melalui komite sekolah telah meminta uang sumbangan kepada siswa untuk menguruk halaman sekolah yang kerap menggenang jika hujan.
"Sekarang punglinya di mana? Itu sumbangan, sukarela. Tinggal terserah orangtua mau nyumbangnya berapa, bahkan ada yang tidak nyumbang," kata Nana saat ditemui Kompas.com di SMAN 2 Cibitung.
Nana juga membantah pihak sekolah mematok besaran nilai uang yang wajib diserahkan siswa.
Ia berdalih bahwa ekonomi wali murid SMAN 2 Cibitung mayoritas kelas menengah ke bawah, sehingga pihak sekolah tak mematok nilai uang sumbangan pengurukan halaman sekolah.
"Kita memahami itu, memaklumi itu. Kalau memang tidak ada ya, itu yang namanya sumbangan, masa harus kita paksa, kan enggak, monggoh (silakan) terserah saja. Ya kalau pun ada yang menyumbang juga, ya enggak maksimal gitu," ungkap Nana.
