Oposisi Minta Pasukan Keamanan Presiden Korsel yang Hadang Penyidik Mundur
Partai oposisi Korea Selatan yang menguasai mayoritas parlemen meminta presidential security service (PSS) atau pasukan pengamanan Presiden Yoon Suk Yeol untuk bekerja sama dalam penangkapan. Mereka menegaskan bahwa aksi penghadangan penangkapan bisa diproses hukum.
"Siapa pun yang menghalangi pelaksanaan surat perintah penangkapan akan dihukum atas tuduhan menghalangi tugas resmi khusus dan terlibat dalam pemberontakan," kata perwakilan Partai Demokrat Park Chan-dae, seperti dilansir BBC, Jumat (3/1/2025).
Sementara itu, pemimpin Partai Kekuatan Rakyat Yoon telah meminta penyidik untuk menahan diri. Menurutnya penangkapan itu upaya yang tidak masuk akal.
"Upaya tidak masuk akal untuk menangkap presiden yang sedang menjabat," katanya.
Sebelumnya dilansir AFP, penyelidik Korsel memasuki kediaman Presiden Yoon Suk Yeol dan mengeluarkan surat perintah penangkapan terkait pengumuman darurat militer beberapa waktu lalu. Penyelidik dan jaksa harus melewati barikade keamanan yang super ketat untuk masuk ke rumah Yoon.
"Eksekusi surat perintah penangkapan Presiden Yoon Suk Yeol telah dimulai," ujar Kantor Investigasi Korupsi (CIO).
Penyelidik CIO termasuk jaksa senior Lee Dae-hwan dibiarkan melewati barikade keamanan yang ketat untuk memasuki kediaman Yoon guna melaksanakan penangkapan. Namun, mereka dihadang oleh militer.
"Mereka dihadang oleh unit militer di dalam setelah masuk," ujar kantor berita Yonhap dalam laporan AFP.
Hingga saat ini belum jelas apakah Tim Keamanan Kepresidenan, yang masih melindungi Yoon sebagai kepala negara, akan mematuhi perintah penyidik atau tidak.
