PAN Siap Kaji Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD
Wacana pemilihan kepala daerah lewat DPRD tengah bergulir. Partai Amanat Nasional (PAN) mengatakan usulan itu telah lama bergulir di kalangan partai politik.
Usulan kepala daerah dipilih lewat DPR mencuat ke pubilk usai Presiden Prabowo Subianto menyampaikan gagasannya tersebut dalam pidatonya di acara HUT Partai Golkar, Kamis (12/12). Ketua DPP PAN Saleh Partaonan Daulay mengatakan wacana itu kini bisa disikapi serius usai digulirkan ke masyarakat luas oleh presiden.
"Kalau ini, Presiden yang memulai mengangkat wacana ini. Kelihatannya akan lebih mudah untuk ditawarkan kepada seluruh parpol yang ada. Dan sekarang ini pun sudah pasti disambut dan diperbincangkan secara internal di masing-masing parpol," kata Saleh saat dihubungi, Jumat (13/12/2024).
Ketua Komisi VII DPR RI ini mengatakan PAN secara umum mendukung pemilihan kepala daerah yang lebih simple dan sederhana. Saleh menyebut pemilihan kepala daerah lewat wakil rakyat di lembaga legislatif pernah terjadi di Indonesia.
"Soal kinerja kepala daerah, tidak diukur dari mekanisme pemilihannya. Tetapi justru lebih pada hasil kerja dan pelayanannya kepada masyarakat. Kalaupun dia dipilih secara langsung oleh masyarakat, kalau tidak bisa bekerja malah tidak ada gunanya. Hari ini, kita menemukan banyak tipe kepala daerah yang seperti ini," katanya.
Saleh mengakui wacana pemilihan kepala daerah kembali lewat DPRD bisa menimbulkan gejolak. Ada UU dan dan peraturan-peraturan turunannya yang perlu direvisi.
Dia mengatakan semua pihak harus melakukan pemetaan terhadap aspek-aspek pemilu yang perlu dirubah. Sebelum membahas UU, pemetaan tersebut harus telah selesai dan dipahami semua pihak.
"Karena ini dari presiden, paling tidak persetujuan akan perubahan itu telah didapat 50 persen. Tinggal menunggu persetujuan partai-partai di DPR. Itu juga mungkin tidak sulit. Sebab, hampir semua parpol ada bersama koalisi pemerintah," ujar Saleh.
Lebih lanjut Saleh mengatakan partainya siap ikut mengkaji wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini menyinggung soal biaya politik mahal yang harus dikeluarkan dalam sistem Pilkada saat ini.
"Yang jelas, PAN akan ikut mengkaji dan melakukan simulasi. PAN juga tidak mau cost politics menjadi sangat tinggi dengan sistem yang ada saat ini. Tidak sehat dalam menjaga kualitas demokrasi," ujar Saleh.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya berbicara mengenai perbaikan sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada). Ia mencontohkan negara Malaysia hingga India yang memilih gubernur lewat DPRD.
"Saya sangat tertarik pemikiran Ketum Golkar (Bahlil Lahadalia), menurut saya hari ini yang paling penting. Yang disampaikan Partai Golkar tadi, bahwa kita semua merasakan demokrasi yang kita jalankan ada suatu, ada beberapa hal yang harus kita perbaiki bersama-sama," ucap Prabowo, Kamis (12/12).
Prabowo bicara perlunya perbaikan sistem pemilihan. Ia mengatakan sistem Pilkada saat ini terlalu mahal. Ia meminta semua partai politik harus berani mengakui itu.
"Menurut saya kita harus perbaiki sistem kita, dan kita tidak boleh malu untuk mengakui bahwa kemungkinan sistem ini terlalu mahal. Dari wajah yang menang pun saya lihat lesu juga, yang menang lesu, apalagi yang kalah," ujarnya.
