PDI-P Bantah Pertemuan Megawati dan Prabowo Bakal Bahas Kasus Hasto
JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara DPP PDI-P Guntur Romli membantah, rencana pertemuan Megawati Soekarnoputri dengan Presiden RI Prabowo Subianto akan membahas kasus dugaan korupsi yang menjerat Hasto Kristiyanto.
"Tidak berhubungan sama sekali (dengan kasus Hasto), rencana pertemuan ini kan sejak Pak Prabowo sebelum dilantik, tapi tertunda," kata Guntur saat dihubungi, Sabtu (18/1/2025).
Pertemuan kedua tokoh bangsa ini dinilai sangat penting dan strategis bagi kerja sama PDI-P dan Partai Gerindra.
Sejumlah kader PDI-P terus melakukan komunikasi terkait rencana pertemuan Megawati dengan Prabowo.
"Komunikasi terus dilakukan terkait rencana pertemuan, senior-senior dari PDI Perjuangan yang membuka komunikasi seperti Mbak Puan Maharani, Pak Olly Dondokambe, Mas Pramono Anung, dan Mas Ahmad Basarah," ujarnya.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto buka suara soal rencana pertemuan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Presiden RI Prabowo Subianto.
Hasto mengatakan, Megawati akan mengatur sendiri pertemuan tersebut dengan Prabowo.
"Tetapi nanti Ibu Megawati Soekarnoputri dan Bapak Presiden Prabowo yang akan langsung berkomunikasi berkaitan dengan hal tersebut," kata Hasto di halaman Masjid At-Taufiq, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, dalam keterangan tertulis yang dikutip pada Sabtu (18/1/2025).
Hasto mengatakan, pertemuan tersebut akan membahas hal penting dan strategis.
Ia menyatakan, kedua tokoh memiliki akar ideologis yang sejalan dan rekam jejak kebersamaan yang cukup panjang.
"Karena jejak sejarah kedua pemimpin tersebut sangatlah kuat dan akar-akar ideologis, titik temu, di dalam mengabdi kepada bangsa dan negara, itu semua akan menjadi hal-hal strategis yang akan dibahas oleh kedua pemimpin," ujar dia.
Terkait pertemuan tersebut menjadi pintu masuk PDIP bergabung dalam pemerintahan, Hasto menyinggung pidato Megawati pada HUT ke-52 PDIP yang mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo atas pelurusan sejarah Proklamator Soekarno.
Hasto mengatakan, hal tersebut adalah momentum rekonsiliasi nasional sebagai suatu bangsa, untuk saling bekerja sama di dalam posisi politik masing-masing.
"Termasuk posisi politik dari PDI Perjuangan sebagai penyeimbang melakukan check and balances untuk membangun demokrasi yang sehat yang bersendikan kedaulatan rakyat itu sendiri,” ucap dia.
