PDI-P Dinilai Sebaiknya Pecat Jokowi jika Tak Ingin Merugi
JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Dedi Kurnia Syah berpandangan bahwa PDI-P harus tegas memecat Joko Widodo (Jokowi) dari keanggotaan partai jika tak ingin terus merugi.
Terlebih, Jokowi dinilai sudah berseberangan dengan PDI-P, baik di Pemilihan Presiden (Pilpres) maupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
"Tidak ada pilihan bagi PDI-P saat ini (untuk memecat Jokowi). Dengan membuat status Jokowi tidak pasti justru akan merugikan PDI-P," kata Dedi kepada Kompas.com, Jumat (6/12/2024).
Namun, dia meyakini, PDI-P akan memasukkan Jokowi dan keluarganya, yakni Gibran Rakabuming Raka, Bobby Nasution dalam daftar 27 kader yang dipecat pada 17 Desember mendatang.
Lagi-lagi, menurut Dedi, akan mengherankan apabila ketiga nama itu tidak masuk dalam daftar.
"Seharusnya nama Jokowi dan keluarga ada dalam daftar itu, karena jikapun tidak ada, Jokowi sekeluarga sudah secara terang berseberang, bahkan menjadi salah satu faktor porak-porandanya PDI-P dalam Pilpres, juga dalam beberapa Pilkada 2024," ujar dia.
Di sisi lain, Dedi menyebut kemungkinan partai politik yang menjadi pelabuhan Jokowi selanjutnya adalah Partai Golkar.
Hal ini lantaran kedekatan Jokowi dengan ketua umum partai berlambang pohon beringin tersebut, yakni Bahlil Lahadalia.
"Secara umum Jokowi berpeluang masuk ke Golkar, justru kian besar peluang itu selama Bahlil masih memimpin Golkar," ucapnya.
Akan tetapi, peluang Jokowi masuk Golkar bisa menipis jika mantan Ketum sebelumnya, Airlangga Hartarto mengambil alih kembali Golkar.
Ia bahkan menyebut Airlangga masih kuat di Golkar meski tak lagi menduduki kursi nomor satu di partai itu.
"Rasanya Airlangga masih kuat, ia dipilih mayoritas, dan menjadi salah satu tokoh yang mampu meredam konflik. Saat ini Bahlil mendapat kesempatan memimpin karena faktor di luar kendali internal, dan Jokowi punya peluang berada di balik suksesi itu. Jika Jokowi tidak lagi berkuasa, Golkar dimungkinkan akan kembali mandiri seperti sediakala," tuturnya.
Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto memastikan Jokowi dan keluarganya bukan lagi menjadi bagian dari PDI-P.
Hal ini merespons Jokowi yang mengaku masih memegang Kartu Tanda Anggota (KTA) PDI-P
Menurut Hasto, keanggotaan PDI-P tidak semata diukur dari memiliki KTA atau tidak.
"Tetapi (berpegang) pada komitmen di dalam membangun peradaban kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. PDI Perjuangan percaya pada nilai-nilai Satyam Eva Jayate, sehingga mereka yang menanam angin akan menuai badai," ujar Hasto dalam konferensi pers di Sekolah Partai, Rabu (4/12/2024).
Pada kesempatan itu, Hasto juga mengumbar adanya 27 kader yang akan dipecat pada 17 Desember 2024.
Namun, apakah Jokowi masuk dari 27 nama tersebut, lagi-lagi Hasto tak menjawab lugas dan menimbulkan ketidakpastian.
