PDI-P Dinilai Tidak Gentle Pecat Jokowi saat Sudah Lengser
JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum barisan relawan Jokowi Mania (Joman) Immanuel Ebenezer menilai PDI-P tidak memiliki keberanian (gentle) saat memutuskan memecat Presiden ke-7 Joko Widodo dari keanggotaan partai saat sudah turun dari jabatannya sebagai Presiden.
PDI-P, menurut Noel, semestinya berani bertanggung jawab atas kesalahan kadernya, saat Jokowi dituding menyalahgunakan kekuasaan alih-alih melemparkan kesalahan kepadanya.
Terlebih, Jokowi sudah menjadi kader PDI-P sejak lama, di mana partai itu pun mendapat keuntungan dari Jokowi’s effect saat masa Pemilihan Umum (Pemilu) sebelumnya.
"Bertanggung jawab, dong. Jangan lempar tanggung jawab itu seakan-akan (salah) Pak Jokowi saja. Selama ini gimana? Hasil kemenangan PDIP dampak dari Jokowi, Jokowi efek," kata Noel dikutip dari tayangan siniar GASPOL! Kompas.com, Sabtu (28/12/2024).
Politikus Partai Gerindra ini menuturkan, tidak adil rasanya menempatkan Jokowi sebagai satu-satunya pihak yang disalahkan.
Apalagi, lanjutnya, PDI-P adalah partai besar yang sudah berdiri sejak lama.
"Kemarin waktu Jokowi masih berkuasa. Pecat dia. (Kemudian bilang), ‘Kami bertanggung jawab terhadap…. menjadi keputusan partai karena dia melakukan abuse of power dan sebagainya’. Itu baru (benar)," tutur Noel.
Wakil Menteri Ketenagakerjaan ini berpendapat, pemecatan justru membuktikan cara berdemokrasi PDI-P terkesan rendah.
"Enggak fair menurut saya serangan-serangan yang sifatnya subjektif, ya. Politis dan subjektif menurut saya enggak bagus. Apalagi PDIP kan ini partai besar," ucap Noel.
Ia lantas bertanya-tanya, apa alasan PDI-P berani memecat Jokowi ketika mantan Wali Kota Solo itu sudah tidak memiliki jabatan sebagai Presiden.
Pasalnya, Jokowi hanya berstatus sebagai anggota partai ketika dipecat. Mantan Wali Kota Solo ini pun tidak memegang jabatan tinggi di partai berlambang banteng bermoncong putih tersebut.
"Biasanya yang namanya dipecat itu jabatannya. Ini anggotanya. Ya artinya semakin lama orang enggak mau jadi anggota PDIP lah, ogah ah. Biasanya di mana-mana itu yang melanggar itu pejabatnya. Kan dia enggak jabatan apa-apa," tandas Noel.
Sebelumnya diberitakan, PDI-P mengumumkan secara resmi pemecatan terhadap Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dari keanggotaan partai pada Senin (16/12/2024) kemarin.
Pengumuman tersebut disampaikan oleh Ketua DPP Bidang Kehormatan PDI-P Komarudin Watubun, dengan membacakan surat keputusan (SK) nomor 1649/KPTS/DPP/XII/2024 tentang pemecatan Joko Widodo dari keanggotaan PDI-P.
“Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan, memutuskan, menetapkan, satu memberi sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Joko Widodo dari keanggotaan PDI-P,” ujar Ketua DPP Bidang Kehormatan PDI-P Komarudin Watubun, Senin (16/12/2024).
Adapun surat pemecatan itu telah ditetapkan dan ditandatangani langsung oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri sejak 14 Desember 2024
Selain Jokowi, PDI-P juga memecat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Calon Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution.
Pemecatan anak dan menantu Jokowi itu dituangkan dalam SK nomor 1650/KPTS/DPP/XII/2024 dan 1651/KPTS/DPP/XII/2024. Kedua surat tersebut ditetapkan pada 4 Desember 2024.