PDI-P Sebut Penetapan Tersangka Hasto Ganggu Suasana Perayaan HUT Partai
JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mengakui bahwa penetapan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengganggu momentum perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-52 partai.
Juru Bicara PDI-P, Guntur Romli, mengungkapkan bahwa suasana perayaan HUT kali ini akan terasa berbeda akibat persoalan yang menimpa Hasto.
"Ya kalau dibilang terganggu atau tidak, ya pasti terganggu lah. Tapi, ya secara suasana kebatinan. Karena kan ini terkait dengan sekjen partai," ujar Guntur, saat ditemui di Kantor DPP PDI-P, Selasa (7/1/2025).
Meskipun demikian, Guntur memastikan bahwa persiapan rangkaian acara HUT tetap berjalan dengan baik, karena telah dipersiapkan sejak jauh sebelumnya.
Hasto telah membagikan tugas kepada setiap pengurus partai untuk mempersiapkan rangkaian HUT PDI-P yang akan berlangsung pada 10 Januari 2025 hingga kongres pada bulan April mendatang.
“Namun terkait dengan persiapan acara ini kan sudah dilakukan sejak jauh-jauh hari juga. Pak Sekjen sudah mendistribusikan tanggung jawab, siapa yang akan mengurusi HUT partai sampai kongres partai,” kata Guntur.
KPK telah mengumumkan penetapan Hasto sebagai tersangka dalam kasus suap dan perintangan penyidikan pada Selasa (24/12/2024) lalu.
Selain Hasto, KPK juga menetapkan staf Hasto, Donny Tri Istiqomah, sebagai tersangka dalam kasus yang sama.
Dalam dugaan tersebut, Hasto diduga memberikan uang untuk menyuap Wahyu Setiawan agar Harun Masiku ditetapkan sebagai anggota DPR.
Hasto juga diduga merintangi penyidikan dengan memerintahkan Harun Masiku melarikan diri saat hendak ditangkap dan menginstruksikan saksi untuk memberikan keterangan yang tidak benar.
Di sisi lain, Hasto Kristiyanto menyatakan bahwa ia menghormati langkah KPK yang menetapkannya sebagai tersangka.
Ia mengeklaim telah menyadari berbagai risiko yang mungkin dihadapinya ketika mengkritik kekuasaan, termasuk kemungkinan dikriminalisasi.
"Kami adalah warga negara yang taat hukum. PDI Perjuangan adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum," kata Hasto.
