PDI-P Tetap di Luar Pemerintahan Meski Mega dan Prabowo Bertemu, Said Abdullah: Bukan Politik Dagang Sapi
KOMPAS.com - Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Said Abdullah menanggapi rencana pertemuan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dengan Presiden RI Prabowo Subianto.
Dia mengatakan, pertemuan keduanya baik bagi kehidupan politik nasional, atau setidaknya meredakan kegaduhan yang tidak proporsional, terutama dari kalangan pendegung.
“Doakan pertemuan kedua beliau bisa terlaksana, setidaknya sebelum PDI-P melaksanakan kongres,” ujarnya dalam siaran pers, Kamis (16/1/2025).
Said menyebutkan, DPP PDI Perjuangan akan mengundang Prabowo dalam Kongres PDI-P.
Sebagai tamu kehormatan pada kongres tersebut, kata dia, sudah sewajarnya jika didahului pertemuan antara Mega dan Prabowo.
“Hubungan baik kedua tokoh juga mohon jangan diartikan dagang sapi politik, di mana PDI-P masuk ke dalam pemerintahan. Karakter kedua tokoh tersebut tidak demikian,” ungkapnya.
Said mengatakan, jika momentum pertemuan keduanya terlaksana, Mega dan Prabowo akan bicara tentang politik negara atau membaca jalan menuju cita-cita Indonesia Raya.
“Mereka akan membahas bagaimana memperbaiki hukum dan mematuhi konstitusi, bicara tentang geopolitik global, dan masalah-masalah strategis negara, seperti politik pangan dan energi,” katanya.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI itu menegaskan, tidak masuknya PDI-P ke dalam pemerintahan juga tidak berarti dimaknai sebagai partai oposisi.
“Seperti yang ditegaskan Ibu Mega kepada kami, sistem politik Indonesia tidak mengenal oposisi atau koalisi,” sebutnya.
Said menyebutkan, posisi PDI-P tetap berada di luar pemerintahan dan akan menjadi sahabat yang konstruktif bagi pemerintahan Prabowo.
“Saya kira pilihan posisi seperti ini akan cenderung lebih bisa menjadi sahabat yang tulus. Persahabatan tanpa konsesi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Said menegaskan, hubungan baik Mega dan Prabowo tidak bisa disimpulkan menjadi sinyal untuk membarter status hukum yang saat ini disangkakan Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto.
“Kita perlu jernih dan jangan membuat kesimpulan secara jumping. Ibu Mega memang memberi perhatian kepada terhadap hal dialami Mas Hasto sebagai Sekjen DPP PDI-P,” katanya.
Menurutnya, perhatian Mega itu dungkapkan agar hukum tegak menjadi panglima dan tetap dalam koridornya.
“Jadi, jangan dimaknai pernyataan beliau sebagai bentuk barter dengan apa yang sekarang dialami Mas Hasto. Hal itu tidak ada kaitannya dan bukan karakter Ibu Mega memperdagangkan hukum,” ujarnya.
Pernyataan Ibu Mega merupakan harapan kepada Prabowo sebagai pemimpin nasional agar bisa menjadi pelopor pembangunan hukum.
“Pesan agar arah politik hukum Indonesia memberikan sumbangsih bagi tumbuh berkembangnya perekonomian nasional,” ucapnya.
Untuk diketahui, Mega sebelumnya menegaskan bahwa hubungannya dengan Prabowo masih dan terus terjalin dengan baik dalam pidato di Hari Ulang Tahun (HUT) ke-52 tahun PDI-P, Jumat (10/1/2025).
Penegasan timbal balik juga disampaikan Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dan Sekjen DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani bahwa hubungan Mega dan Prabowo sangat baik.
