PDI-P Tuding Effendi Simbolon Minta Mega Mundur karena Bertemu Jokowi
JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara PDI-P Guntur Romli menduga, pernyataan eks kader PDI-P Effendi Simbolon meminta Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri muncul karena Effendi baru bertemu dengan Presiden ketujuh RI Joko Widodo.
Guntur pun menyindir status Effendi dan Jokowi yang sama-sama dipecat dari PDI-P.
"Effendi Simbolon baru bertemu dengan Jokowi, mungkin itu (permintaan Megawati mundur) hasil pertemuan mereka yang sama-sama pecatan PDI Perjuangan," kata Guntur Romli kepada wartawan, Kamis (9/1/2025).
Menurut Guntur, pernyataan Effendi itu sesuai dengan ucapan Megawati yang menyebut bahwa ada pihak yang ingin mengacak-acak PDI-P.
"Maka sudah benar apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati tanggal 12 Desember, ada yang mau mengawut-awut (acak-acak) partai," kata dia.
Oleh sebab itu, PDI-P menilai kasus korupsi yang menjerat Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto dibuat untuk menekan Megawati agar mundur dari ketua umum PDI-P.
Pasalnya, Effendi menyampaikan permintaan agar Mega mundur saat mengomentari kasus yang menjerat Hasto.
"Maka kami semakin yakin, penetapan tersangka pada Saudara Sekjen merupakan ‘orderan politik’ sebagai pintu masuk menekan Ibu Megawati mundur," ungkap Guntur.
Senada dengan Guntur, Ketua Tim Penasihat Hukum Hasto Kristiyanto, Todung Mulya Lubis, juga menyoroti pernyatan Effendi yang menyebut Mega mesti mundur buntut kasus korupsi Hasto.
"Hal ini juga semakin menegaskan bahwa yang hendak diserang adalah PDI-P dan Bu Mega, sehingga Kami semakin meragukan perkara ini adalah murni penegakan hukum," ujar Todung.
Todung pun berharap, pemberantasan korupsi tidak ditunggangi kepentingan pihak-pihak tertentu untuk menghabisi lawan politik.
Kejadian demi kejadian, perkara demi perkara yang sedang berjalan semakin mencemaskan jika pihak-pihak penegak hukum dapat dimanfaatkan atau salah langkah dalam kasus-kasus seperti ini," kata dia.
Adapun ucapan Effendi Simbolon yang meminta Megawati mundur bermula ketika dirinya ditanya terkait kasus yang menimpa Hasto sebagai tersangka.
Dia menyatakan bahwa Megawati juga bertanggung jawab atas perkara yang menjerat Hasto.
Effendi beralasan, kasus tersebut merupakan petaka besar bagi PDI-P karena Hasto memegang peran sentral di partai.
"Harus ada pertanggungjawaban dari ketua umum juga bahwa ini kan ada pelanggaran hukum," kata Effendi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI, Rabu (8/1/2025), dikutip dari Tribunnews.com.
Saat disinggung soal bentuk pertanggungjawaban yang dimaksud, Effendi menyatakan, Megawati sebagai Ketua Umum PDI-P sejatinya mundur dari jabatan.
Sebab, menurut dia, persoalan yang menimpa Hasto Kristiyanto merupakan permasalahan hukum yang serius.
"Dia harus mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban atas, ini kan masalah serius, masalah hukum, bukan masalah sebatas etika yang digembar-gemborkan ini hukum," katanya.
