PDIP Bogor: Spanduk Serang Megawati di Tol BORR Dibuat Orang Pengecut untuk Adu Domba
BOGOR, KOMPAS.com – Ketua DPC PDI-Perjuangan Kota Bogor, Dadang Iskandar Danubrata, menilai spanduk bertuliskan “Megawati Ketum Ilegal” yang terpasang di dinding samping Tol Bogor Outer Ring Road (BORR) pada Rabu (18/12/2024), sebagai bentuk provokasi yang bertujuan memecah belah internal partai menjelang Kongres PDI-P 2025.
Dadang menduga pemasangan spanduk dilakukan pada malam hari untuk menghindari perhatian.
Ia memastikan tindakan ini dilakukan secara ilegal dan bukan oleh kader partai.
“Pemasangan secara ilegal bukan resmi. Itu usaha yang dilakukan orang pengecut yang berniat mengganggu kongres partai 2025 dan mengadu domba internal sepertinya,” ucap Dadang saat dihubungi Kompas.com, Kamis (19/12/2024).
Spanduk berwarna hitam dengan ukuran sekitar 3x3 meter tersebut langsung dicopot DPC PDI-P Kota Bogor.
“Kami DPC PDI-P Kota Bogor langsung menyikapi dengan mencabut spanduk tersebut,” kata Dadang.
Selain itu, terdapat tuduhan bahwa Megawati melanggar AD/ART Pasal 70 Ayat 1 yang menyatakan bahwa kongres adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam partai.
“Seluruh pengurus partai dan kader PDI-Perjuangan Kota Bogor menolak provokasi yang bertujuan memecah belah partai. Kami tetap fatsun dan setia kepada Ketua Umum, Ibu Megawati Soekarnoputri," ujar dia.
Lebih lanjut, Dadang meminta kader untuk tidak terpancing provokasi semacam ini dan terus menjaga kekompakan.
“Mudah-mudahan tidak ada lagi, karena semua kader saya instruksikan supaya mengawasi wilayahnya. Saya sarankan jangan coba-coba lagi berani pasang itu (spanduk) di Kota Bogor," kata Dadang.
Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri disebut telah mengeluarkan instruksi agar seluruh kader siaga satu menghadapi upaya pihak luar untuk mengacak-acak internal partai.
Ketua DPP PDI-P Deddy Sitorus menjelaskan, instruksi itu disampaikan setelah seluruh pengurus partai mengendus adanya upaya menyerang PDI-P menjelang kongres pada 2025 mendatang.
Upaya itu disebut Deddy dilakukan secara terorganisir dengan memunculkan isu bahwa PDI-P dan kepengurusan Megawati adalah Ilegal.
Sebab, salah satu agenda Kongres PDI-P pada 2025 adalah pemilihan Ketua Umum Partai untuk periode selanjutnya.
"Diserukan kepada seluruh jajaran partai agar bersiap siaga untuk melawan berbagai bentuk upaya untuk menyerang PDI Perjuangan, dalam bahasa Ibu Megawati mengaut-autkan, kira-kira seperti itu, mengacak-acak PDI Perjuangan," ujar Deddy saat konferensi pers, Kamis (19/12/2024) malam.
Deddy mengungkapkan, isu yang menyudutkan PDI-P di bawah kepengurusan Megawati tersebut dimunculkan lewat pemasangan spanduk di sejumlah titik di Jakarta.
"Kami melihat bahwa bertebaran spanduk ini dan kemudian adanya beberapa indikasi pengerahan buzzer-buzzer dan informasi-informasi sesat tentang PDI Perjuangan," kata Deddy.
Ketua DPP PDI-P Ronny Talapessy menambahkan, Megawati menyerukan kepada seluruh kader partai agar menerapkan sistem “siaga satu” di internal, sebagai upaya mempertahankan kedaulatan partai.
“Dengan beredarnya baliho dan spanduk yang sifatnya menghasut telah menciptakan kondisi siaga-1 di internal PDI Perjuangan untuk memberikan reaksi terhadap adanya upaya ‘mengawut-awut’ PDI Perjuangan menjelang Kongres PDI Perjuangan sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri,” pungkasnya.
