PDIP Pecat Jokowi, PSI: Biar Rakyat Nilai Mana Partai Rakyat Mana Perseorangan
PDI Perjuangan (PDIP) resmi mengumumkan pemecatan terhadap Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dari partai. PSI menganggap keputusan itu merupakan hak internal PDIP.
"Itu hak PDIP. Saya nggak mau ikut campur," kata Sekjen PSI Raja Juli Antoni kepada wartawan, Senin (16/12/2024).
Namun Raja Juli mengatakan keputusan itu akan menuai pandangan di publik terhadap PDIP. "Biarkan saja rakyat dan publik yang menilai, mana partai rakyat, mana partai perorangan," kata dia.
Lebih lanjut, Juli mendukung Jokowi menjadi tokoh bangsa yang dimiliki bersama oleh partai-partai koalisinya selama pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming berjalan.
"Saya lebih setuju Pak Jokowi jadi tokoh bangsa. Tokoh milik partai-partai yang akan mengawal kesuksesan pemerintahan Prabowo-Gibran," katanya.
Diketahui, PDIP mengeluarkan surat keputusan terkait pemecatan Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, Bobby Nasution, dan 27 kader lainnya dari partai. Mereka bukan lagi kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
Keputusan itu dibacakan oleh Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun. Pemecatan Jokowi disampaikan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 1649/KPTS/DPP/XII/2024.
"Saya mendapat perintah langsung dari Ketua Umum PDIP untuk mengumumkan secara resmi, sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai di depan seluruh jajaran Ketua DPD Partai se-Indonesia. DPP Partai akan mengumumkan surat keputusan pemecatan terhadap saudara Joko Widodo, saudara Gibran Rakabuming Raka, dan saudara Bobby Nasution serta 27 anggota lain yang kena pemecatan," kata Komarudin, seperti dalam video yang diterima detikcom, Senin (16/12).
