Pemda Bakal Bantu Danai Makan Bergizi Gratis Rp 5 Triliun
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan, pemerintah daerah (pemda) bakal berkontribusi hampir Rp 5 triliun untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) sepanjang tahun 2025.
Rinciannya, Rp 2,3 triliun dari pemerintah kabupaten/kota dan Rp 2,5 triliun dari pemerintah provinsi.
Hal ini diungkapkannya usai rapat bersama sejumlah menteri dan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (17/1/2025).
"Untuk tahun 2025 ini lebih kurang kontribusi daerah yang mau menyumbang, maksudnya mau ikut berpartisipasi lebih kurang Rp 2,3 triliun. Kalau ditambah APBD Provinsi yang PAD-PAD-nya (Pendapatan Asli Daerah) kuat, itu bisa lebih kurang hampir Rp 5 triliun," kata Tito, Jumat.
Ia berharap, keterlibatan kepala daerah bisa dimulai bulan September 2025 usai dilantik, karena perlu adanya penyesuaian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Dia bilang, ada sekitar 415 kabupaten, 93 kota, dan seluruh provinsi yang ingin berpartisipasi dengan program MBG.
Sebab, MBG dinilai menghidupkan ekonomi daerah mengingat pembeli pasokan bahan baku pangan sudah pasti.
"Nanti setelah ada kepala daerah dilantik, maka nanti ada pergeseran anggaran atau perubahan APBD," ucap Tito.
Menurut Tito, anggaran itu bisa digunakan untuk membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Seturut perhitungannya, ada sekitar 2.000 SPPG yang dibangun hanya dengan menggunakan dana dari kabupaten/kota.
Jumlahnya bisa mencapai dua kali lipat jika memakai anggaran pemerintah provinsi.
"Jadi lebih kurang bisa membangun 4.000 satuan pelayanan di sekolah-sekolah. Nah, tadi tinggal apakah peran dari pemda membangun sarana satuan pelayanan dan mendorong masyarakat untuk memproduksi pangan untuk suplai, atau daerah ini juga menyalurkan anggarannya ke sekolah, membuat infrastruktur, dan sekolah yang mengelola," tutur Tito.
Yang pasti, lanjut Tito, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kemendagri berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mencocokkan titik atau wilayah mana yang belum ter-cover.
Mungkin saja, lanjut Tito, pemda bakal memberikan prioritas terhadap daerah dengan tingkat stunting dan kemiskinan tinggi.
"Mungkin bisa di-cover oleh daerah-daerah di sekolah-sekolah itu. Sekali lagi targetnya antara 2.000 sampai 4.000 mulai bulan September selama 4 bulan dengan anggaran kabupaten/kota Rp 2,3 triliun, kemudian provinsi lebih kurang Rp 2,5 triliun," jelas Tito.
