Pemerintah Alokasikan Anggaran Medical Check Up Gratis Rp 3,2 Triliun Tahun Depan
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pemerintah mematok anggaran pemeriksaan kesehatan (medical check up) gratis dalam APBN 2025 mencapai Rp 3,2 triliun.
Anggaran tersebut dialokasikan mengingat menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
"Presiden Prabowo menyampaikan beberapa prioritas kegiatan 2025, seperti pemeriksaan kesehatan gratis yang dialokasikan anggaran Rp 3,2 triliun," kata Sri Mulyani di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2024).
Tak hanya itu, sejumlah program prioritas lain turut dianggarkan dalam APBN tahun depan.
Beberapa di antaranya, yakni renovasi sekolah sebesar Rp 20 triliun, pembangunan sekolah unggulan terintegrasi dengan anggaran Rp 2 triliun, serta pembangunan lumbung pangan nasional daerah dan desa dengan dana mencapai Rp 15 triliun.
Kemudian, pemerintah mengalokasikan dana transfer ke daerah (TKD) mencapai Rp 919,9 triliun.
"(TKD) ini tetap diarahkan agar terjadi sinkronisasi dan sinergi antara belanja pusat dan daerah, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan, pemerataan, dan pelayanan publik," ucap dia.
Lebih lanjut Bendahara Negara ini mengungkapkan, pendapatan negara dalam APBN 2025 dipatok sebesar Rp 3.005,1 triliun, yang terdiri dari pajak Rp 2.189,3 triliun, kepabeanan dan cukai Rp 301,6 triliun, dan PNBP Rp 513,6 triliun.
Adapun belanja negara Rp 3.621,3 triliun, meningkat 8,9 persen dibandingkan tahun 2024. Dengan begitu, defisit anggaran dipatok sebesar Rp 616,2 triliun pada 2,53 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Ia menekankan, belanja pemerintah pusat akan mendukung prioritas pembangunan seperti swasembada pangan, swasembada energi, pelaksanaan program makan siang gratis, pendidikan dan kesehatan, serta pelaksanaan perlindungan sosial yang makin tepat sasaran.
Khusus belanja kesehatan, pemerintah mematok alokasi Rp 218,5 triliun. Sedangkan belanja pendidikan mencapai Rp 724,3 triliun, perlindungan sosial mencapai Rp 503,2 triliun, dan ketahanan pangan mencapai Rp 144,6 triliun.
"Program makanan bergizi yang dialokasikan anggaran Rp 71 triliun diharapkan akan dapat meningkatkan perekonomian di daerah dan terutama di desa-desa di dalam rangka untuk mensuplai kebutuhan program makan siang bergizi," jelas Sri Mulyani.
