Pemerintah Bakal Bangun Posko Terpadu Khusus Atasi Banjir Jabodetabek
JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah pusat dan daerah bakal membangun posko terpadu khusus untuk memantau dan mengatasi ancaman banjir di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).
Antisipasi ini dilakukan karena melihat curah hujan yang tinggi di wilayah Indonesia pada Desember 2024 hingga awal Januari 2025, khususnya di Jabodetabek.
“Dalam waktu dalam minggu ini akan dibentuk posko bersama di mana pihak-pihak terkait itu berkantor bersama di BNPB,” ujar Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno dalam konferensi pers di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (10/12/2024).
Pratikno menyebutkan, perwakilan pemerintah daerah Jabodetabek akan diminta bersama-sama berkantor di BNPB supaya proses pemantauan cuaca dan juga ancaman banjir bisa berjalan cepat.
Langkah-langkah penanganan ketika banjir tak terelakkan juga bisa langsung dibahas bersama-sama, tanpa menunggu agenda rapat koordinasi.
“Jika pun kemudian banjir tidak bisa terhindarkan, kita harapkan banjirnya sudah bisa mulai terkendali dengan langkah-langkah. Kemudian nanti kita juga siap siaga untuk melayani masyarakat seandainya banjir tidak terhindarkan,” kata Pratikno.
Selain unsur pemerintah daerah, posko terpadu juga akan diisi oleh perwakilan Badan Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) hingga Kementerian Sosial.
“Jadi semua Kementerian/Lembaga dari pemerintah pusat itu siaga semuanya, termasuk PU. Sehingga kita bisa meminimalisir beban masyarakat seandainya itu terjadi,” ujar dia.
Diberitakan sebelumnya, Kemenko PMK bersama BMKG, BNPB, Basarnas, dan pemerintah daerah Jabodetabek menggelar rapat kerja untuk membahas penanganan cuaca ekstrem pada akhir 2024.
Dalam rapat tersebut, kata Pratikno, pemerintah sepakat untuk melaksanakan modifikasi cuaca di wilayah Jabodetabek untuk mengurangi curah hujan dan mencegah banjir.
Langkah ini diambil karena tingginya intensitas hujan di Jabodetabek pada periode Desember 2024 hingga awal Januari 2025.
Berdasarkan laporan BMKG, curah hujan yang sangat tinggi terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia, khususnya Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Pratikno menyebutkan, modifikasi cuaca mampu mengurangi curah hujan berlebihan yang berpotensi mengakibatkan bencana hidrometeorologi, termasuk banjir.
“Jadi modifikasi ini akan mengurangi curah hujan yang berlebihan. Tidak bisa meniadakan, tidak mungkin, tapi mengurangi, dan itu mengurangi beban terhadap infrastruktur air yang ada di wilayah Jabodetabek,” kata dia.
Selain itu, pemerintah Jabodetabek juga diminta mengoptimalkan infrastruktur dalam rangka mengantisipasi dampak dari hujan deras.
“Yang sudah ada diperbaiki, direnovasi, dioptimalkan baik melalui perawatan infrastruktur, maupun melalui kesiapsiagaan dari petugas teknis yang ada di lapangan. Jangan sampai petugas teknis lengah,” kata mantan Menteri Sekretaris Negara itu.
